Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Reporter

Tika Ayu

Selasa, 7 Februari 2023 14:42 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Sumut. Foto : Andri/mr.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.

"Penundaan Pemilu tentu ada condition yang harus terpenuhi, sehingga pada saat akhirnya diambil kesimpulan Pemilu akan diundur," kata Ahmad Doli di ruang rapat komisi II DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Ahmad Doli mengatakan Komisi II DPR RI sebagai salah satunya membidangi pemilu, bersama KPU dan Kemendagri tetap konsen menjalankan pemilu sesuai rencana serta tahapan berdasarkan aturan yang sedang berlaku.

"Sampai sejauh ini, kami belum menemukan kondisi yang membuat penundaan ini loh," katanya.

Sehingga ia kembali menegaskan penundaan misalnya ada kejadian luar biasa. Seperti sebelumnya, kata Ahmad Doli ada pandemi, sehingga kondisi-kondisi tersebut bisa memungkinkan adanya opsi penundaan pemilu.

Advertising
Advertising

"Kita berjalan aja, kemudian suatu saat ada peristiwa yang kita nggak tahu apa, yang kemudian pada akhirnya kita menyimpulkan harus ditunda ya, kita nggak toh," ucapnya

Namun hingga saat ini, kata Ahmad Doli, Komisi II DPR RI komitmen melaksanakan perencanaan pemilu yang sudah diputuskan pada 14 Februari 2024.

"Kita berdoa saja tidak ada apa-apa sampai tanggal itu sehingga tidak perlu penundaan," ucapnya.

Sedang fokus menjalankan tahapan pemilu

Ahmad Doli mengungkapkan kalau pihaknya sedang melaksanakan tugas sesuai yang dibidangi oleh Komisi II DPR RI. "Standing position, kami di komisi II DPR sedang menjalankan pengawasan semua tahapan-tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU," katanya.

Tahapan pemilu

Berdasarkan peraturan KPU (PKPU), saat ini jadwal terkait pemilu sudah pada tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dimana waktunya mulai 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023.

Selanjutnya, pada 6 Desember 2022 - 25 November 2023 merupakan Pencalonan DPD. Berlanjut pada 24 April 2023 - 25 November 2023 merupakan Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pada 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Masa kampanye dilaksanakan pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024. Kemudian, masa tenang pada 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024.

Pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024. Selanjutnya, rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024.

Pada 1 Oktober 2024, pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD. Kemudian menyusul pada 20 Oktober 2024
pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden

Baca: PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

31 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

12 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

13 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

14 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

15 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya