TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ucapan Menteri Koordiator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pembantunya di bidan hukum, di Istana Negara, Jakarta. Ucapan Luhut ini diakui berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Memang disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT," kata Mahfud MD saat ditemui usai rapat, Senin, 6 Februari 2022.

Selain Mahfud, tiga pembantu lainnya juga dipanggil Jokowi. Mulai dari Kapolri Jenderal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, sampai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

IPK anjlok

Sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilaporkan Transparency International Indonesia (TII)
pada 2022 dari sebelumnya 38 poin menjadi 34 poin pada 2021. Sebelum laporan TII terbit, sejumlah menteri Jokowi menyampaikan komentar kontroversi.

Pertama ada Luhut yang bicara soal tidak perlunya OTT. Setelah Luhut, ada lagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta agar aparat tidak menyelidiki kepala daerah. Ucapan keduanya menuai kritik luas di masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Mahfud enggan merinci tanggapan Jokowi atas ucapan pejabat terkait penindakan korupsi, seperti yang dilontarkan Luhut maupun Tito. Ia menyerahkan urusan tersebut kepada Jokowi. "Biar presiden yang akan menyampaikan, apakah itu tepat atau tidak," ujarnya.

Ia hanya menyebut rapat bersama Jokowi soal IPK ini belum tuntas. Karena dua atau tiga hari lagi dirinya, Firli, Listyo, hingga Burhanuddin akan kembali menghadap presiden. Masyarapat sipil dan sejumlah lembaga yang bergerak di bidang pencegahan korupsi pun rencananya juga akan diundang.

Namun dalam rapat tadi, Mahfud mengakui ada kesamaan pandang soal ucapan pejabat seperti Luhut dan Tito. "Baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh, sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi sedang berjalan," kata Mahfud.

Selanjutnya: Pernyataan Luhut
<!--more-->

Sebelumnya, Luhut kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan atau OTT. Dia menilai OTT tidak perlu dilakukan ketika ekosistem digital telah berjalan baik. Misalnya, digitalisasi dalam pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) yang nilainya mencapai Rp 1.200 triliun melalui e-Katalog.

“Tahun ini 95 persen (digitalisasi). Saya katakan, kalau ekosistem baik, OTT tidak akan perlu lagi ke depan. Karena orang-orang tidak bisa mencuri lagi,” ujar Luhut dalam acara Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat HKBP yang disiarkan di Channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan, dikutip Tempo, Selasa, 10 Januari 2023.

Luhut menilai penggunaan e-Katalog telah berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Dia mengukurnya dari ketiadaan penangkapan kepala daerah lantaran terjerat kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kita lihat 6 bulan terakhir, ada nggak kepala daerah yang ditangkap karena APBD? Nggak ada. Kita nggak sadar itu," ujarnya.

Pada Desember 2022 lalu, Luhut juga sempat berpendapat bahwa OTT bukan cara yang baik untuk melawan korupsi. “OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu,” kata Luhut pada Selasa, 20 Desember 2022, dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta.

Pernyataan Luhut yang menyudutkan metode Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi saat itu bukanlah kali pertama. Jauh hari sebelumnya, dia juga pernah menyentil soal OTT yang menurutnya tak membuat efek jera.

“Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut pada 13 April 2021.

Kembali berpendapat soal OTT, Luhut pun mendapat reaksi keras dari pegiat antikorupsi. Eks penyidik senior KPK Mochamad Praswad Nugraha, menilai Luhut tidak memahami esensi dari OTT. Dia menjelaskan, OTT sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut dari mekanisme penindakan whistleblowing system. Gampangnya, OTT adalah upaya nyata KPK menindak terduga korupsi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pihak tertentu.

“Sekarang bayangkan kalau OTT itu tidak ada. Bukan tidak mungkin keseluruhan laporan whistleblower (pelapor) tidak pernah ada tindak lanjutnya,” kata Praswad pada Rabu 21 Desember 2022.

Sementara itu, ucapan Tito soal kepala daerah disampaikan saat rapat koordinasi inspektorat daerah seluruh Indonesia, 25 Januari 2023. Tito kala itu meminta agar aparat penegak hukum tidak menyelidiki ataupun memanggil kepala daerah.

Mantan Kapolri ini khawatir kepala daerah takut dengan penyelidikan ini, "Dipanggil, dipanggil, lidik (penyelidikan), dipanggil, lidik, moril akan jatuh," kata Tito. Alih-alih, Tito meminta Kapolri dan Jaksa Agung cukup memberi pendampingan saja kepada kepala daerah.

Baca: Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah