Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Senin, 6 Februari 2023 15:15 WIB

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said

TEMPO.CO, Jakarta - Ketentuan presidential threshold 20 persen mengharuskan partai berkoalisi untuk mengajukan capres dan cawapres Pemilu 2024. Aturan ini tertera dalam UU Nomor 23 Tahun 2023 yang diperbarui dalam UU Nomor 17 Tahun 2017. Capres dan cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal 15 persen jumlah kursi DPR, atau 20 persen suara sah nasional.

Pada Pemilu 2019, tak ada partai yang melewati 20 persen suara nasional. PDI Perjuangan atau PDIP hanya nyaris dengan persentase 19.3 persen. Kendati begitu, partainya Megawati Soekarnoputri ini bisa mengusung capres tanpa kolaborasi. Pasalnya, persentase PDIP di kursi DPR melampaui batas minimum.

Mayoritas partai memang kudu bekerja sama untuk dapat mengusung capres dan cawapres. Belakangan partai-partai politik mulai berkoalisi demi memenuhi persentase 20 persen ambang batas mengusung presiden. Beberapa di antaranya yaitu Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Berikut ulasan singkatnya.

1. Koalisi Perubahan

Koalisi Perubahan disingkat KP, merupakan koalisi antara Partai NasDem, PKS, dan Demokrat. Ketiga partai ini berkoalisi demi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres Pemilu 2024 mendatang. Koalisi Perubahan didirikan oleh Surya Paloh, Ahmad Syaikhu, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Advertising
Advertising

Adapun perolehan suara nasional NasDem yaitu 9,05 persen, PKS 8,21 persen, dan Demokrat 7,77 persen. Dengan berkoalisi, ketiga partai ini telah memenuhi presidential threshold 20 persen untuk mengusung capres dan cawapres.

Baca: Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

2. Koalisi Indonesia Bersatu

Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB merupakan koalisi Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Bersatu sendiri merupakan akronim dari kata Beringin, Surya, dan Baitullah, yang merupakan lambang masing-masing partai. Koalisi ini terbentuk berdasarkan kesepakatan politik dari tiga partai tersebut.

Pembentukan koalisi ini berdasarkan pertemuan politik tiga pucuk partai yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Suharso Monoarfa (PPP) pada 21 Mei 2022 lalu. Kemungkinan besar KIB akan mengusung Airlangga sebagai capres. Sementara untuk presidential threshold mereka mencapai 23,67 persen, dengan rincian Golkar 12,31 persen, PAN 6,84 persen, dan PPP 4,52 persen.

3. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR merupakan koalisi partai politik antara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa disingkat PKB. Koalisi ini dibentuk oleh pucuk pimpinan Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada 13 Agustus 2022 lalu. Pada 24 Januari 2023 kemarin, koalisi ini telah resmi membuka Sekretariat Bersama.

Prabowo Subianto kemungkinan besar bakal diusung sebagai capres Pemilu 2024. Pasalnya, bagi Gerindra, keputusan mencalonkan Prabowo adalah harga mati. Sementara itu, tak menutup kemungkinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju jadi capres mendampingi Prabowo. Untuk persentase presidential threshold, koalisi KKIR telah melewati ambang batas. Persentase suara nasional Gerindra adalah 12,57 persen dan PKB 9,69 persen, sehingga total mencapai 22,26 persen.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat dan PKS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

7 menit lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

1 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

3 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

3 jam lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

3 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

4 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

5 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

6 jam lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya