TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang partainya ikuti, tidak kaku dan masih bersifat dinamis. Sehingga, Arsul menyebut partai yang tergabung di KIB seperti PPP, PAN, dan Partai Golkar masih bisa berganti haluan.

"Artinya di koalisi itu bisa tetap, kemudian bertambah, bisa juga kemudian berubah. Dalam arti ada yang kemudian keluar dan masuk ke koalisi yang lain," ujar Arsul saat dikonfirmasi, Ahad, 5 Februari 2023.

Arsul menyebut sifat dinamis ini juga berlaku untuk koalisi lain seperti Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, serta Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Arsul mencontohkan salah satu bukti dinamika itu saat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih melakukan safari ke parpol yang sudah memilki koalisi. Ia menduga cara ini ke depannya juga bakal digunakan ketua umum partai lain.

"Saya kira di hari-hari mendatang, komunikasi yang menunjukkan dinamisnya koalisi itu akan terus berlangsung. Nah karena itu, apalagi, partai terbesar belum kemudian juga mengumumkan juga siapa capresnya maka siapapun yang disebut bakal cawapres saat ini ya juga masih bersifat fakultatif, bisa berubah juga," kata Arsul.

Penyebab KIB Belum Umumkan Capres

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya. Menurut Mardiono, pihaknya tidak ingin buru-buru mengingat pilpres yang masih lama.

"Untuk apa juga kemudian harus terburu-buru? Kan kita juga menyaksikan misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu saya kira sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan," kata Arsul.

Selain itu, Arsul menyebut KIB sampai saat ini masih bersurat dinamis. Ia memaparkan KIB sejak awal juga sepakat untuk mengedepankan platform-nya terlebih dahulu, baru kemudian mencari sosok yang cocok.

Baca juga: Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR