TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi topik pembicaraannya dengan Menko Polhukam Mahfud Md pada pertemuan 25 Januari 2023 lalu.

Menurutnya, di antara sejumlah isu yang dibahas tersebut adalah tentang adanya kelompok yang menginginkan pelaksanaan sidang istimewa MPR serta skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Meski begitu, Denny enggan mengungkapkan siapa kelompok yang dimaksud tersebut.

"Dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Februari 2023.

Denny menjelaskan, dalam skenario tersebut, Sidang Istimewa MPR akan diadakan saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri.

Baca juga: Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

"Atas gerakan politik demikian, Prof Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa perintah Presiden Jokowi tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, Pakar Hukum Tata Negara ini juga menjelaskan bahwa Mahfud MD memintanya untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan jujur dan adil.

Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Dalam pertemuannya dengan Mahfud MD tersebut, Denny Indrayana juga mengutarakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang tokoh parameter konstitusi dan anti korupsi.

"Anies Baswedan menurut saya adalah tokoh yang rekam jejaknya paling mendekati kedua parameter yang saya pegang tersebut: Konstitusi dan Anti-Korupsi," kata Denny.

Denny mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Anies sejak 20 tahun lalu, saat sama-sama menjadi mahasiswa UGM. Menurutnya, Anies sudah menunjukkan leadershipnya ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM.

Soal konstitusi, Denny Indrayana menilai julukan sebagai "Bapak Politik Identitas" yang sering disematkan ke Anies adalah propaganda yang keliru. Propaganda itu, kata dia, sengaja diembuskan oleh para pendengung yang memang ditugaskan untuk mendiskreditkan citra Anies Baswedan.

Kemudian mengenai anti korupsi, dirinya dan Anies bersama-sama berjuang menjaga dan mempertahankan KPK agar tetap independen.

Baca juga: Usulan Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Perlu Kajian, Perhitungan, dan Kalkulasi

AMI HEPPY SETYOWATI