Respons Partai-partai di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
Reporter
Naufal Ridhwan
Editor
Juli Hantoro
Rabu, 1 Februari 2023 10:58 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet. Jokowi enggan berkomentar banyak soal reshuffle yang kabarnya akan diumumkan Rabu, 1 Februari 2023.
"Tunggu," kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2023.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini Airlangga lontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Politik tunggu hari Rabu," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023.
Saat ditanya maksud menunggu hari Rabu, Airlangga hanya tersenyum. "Tungguin setiap hari Rabu," kata Airlangga sambil masuk ke kendaraannya.
Isu reshuffle merebak setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. NasDem yang kini masih di dalam kabinet dianggap mulai berbeda jalan dengan Presiden Jokowi. Musababnya, Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi.
Berikut beberapa pandangan partai politik soal reshuffle:
PDIP: Mungkinkan Penambahan Menteri
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto memungkinkan soal adanya penambahan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyusul isu reshuffle yang akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut Hasto, kehadiran PDIP di jajaran menteri dapat membuat Jokowi memastikan program-programnya terlaksana dengan baik.
"Ya, mungkin (bertambah). Karena kita lihat Pak Jokowi menegaskan tantangan kita tidak ringan dan kemudian menteri harus berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya," ujar Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023.
Selanjutnya PDIP sudah sampaikan ke Jokowi soal reshuffle...
<!--more-->
Hasto menyebut PDIP sudah menyampaikan pandangan soal perlunya reshuffle ke Presiden Jokowi. Ia berharap pandangan dari PDIP itu dapat digunakan Jokowi dalam menentukan keputusan. Meski begitu, Hasto menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi.
"Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan efektivitas kabinet Indonesia Maju, juga mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi," kata Hasto.
PPP: Indikasinya Cukup Kuat
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan melihat indikasi kuat akan terjadinya kocok ulang menteri alias reshuffle kabinet. Kendati demikian, ia mengaku tidak tahu-menahu menteri mana saja yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat dan siapa saja itu, kita enggak tahu,” kata Achmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.
Menurut dia, kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Jika reshuffle hendak ditunaikan, kata dia, Jokowi akan bertemu dan berdiskusi dengan ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah. Dia menyebut Jokowi beberapa kali sudah bertemu dengan ketua umum partai dan bisa jadi membahas isu reshuffle.
“Beberapa kali dalam beberapa hari ketum partai bertemu Presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ. Kalau kita dengar informasi, ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle. Tapi kapannya hanya Presiden yang tahu,” ujarnya.
Golkar: Jangan Ada Lagi yang Bermain Dua Kaki
Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menanggapi isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut dia, seluruh anggota kabinet punya tugas dan kewajiban mengabdi pada Presiden demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Adapun jika Presiden mendapati menterinya tidak menunjukkan performa yang baik, terlibat kasus, atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka Dave menyebut Presiden baiknya mengganti maupun mengecek kembali kemampuan menteri tersebut.
“Seluruh anggota kabinet memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada Presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Dave saat dihubungi, Jumat, 6 Januari 2023.
Selanjutnya, anggota kabinet diharap kerja maksimal...
<!--more-->
Ia berharap para anggota kabinet dan seluruh koalisi Jokowi bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya demi mencapai tujuan pemerintahan hari ini. Menurut dia, tidak boleh ada pembantu Presiden yang tidak fokus maupun bermain dua kaki.
“Jangan ada lagi yang tidak fokus maupun bermain dua kaki, tapi semuanya fokus menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini,” ujarnya.
PKB: Hendaknya Tidak Sekadar Politis, Tapi Meningkatkan Kinerja Pemerintah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berharap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya bukan cuma didasari alasan politis. Jokowi beberapa kali melakukan kocok ulang kursi menteri pada Rabu pon.
Banyak pihak memperkirakan reshuffle itu bakal dilakukan Jokowi pada 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu pon.
"Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.
Muhaimin menyebut sampai sekarang tidak ada pembicaraan apapun dari Istana ke PKB soal isu reshuffle tersebut. Muhaimin menyebut tak mau ambil pusing soal rencana Jokowi melakukan reshuffle. Ia yakin Jokowi tahu yang paling terbaik untuk pemerintahan.
"PKB enggak perlu mengusulkan nama siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita," kata Muhaimin.
Zulhas, PAN: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan mengomentari isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali santer dibicarakan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu mengatakan reshuffle kabinet merupakan masalah presiden.
“Reshuffle urusan presiden. Urusan saya itu tadi ngurus beras, ngurus cabai, telur ayam, udah gitu saja,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut saat ditemui di Kompleks Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta, Ahad, 29 Januari 2023.
Baca juga: Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini
FAJAR PEBRIANTO| M JULNIS FIRMANSYAH | IMA DINI SHANTARA | MIRZA BAGASKARA