PSI Singgung Kementerian yang Tersandung Kasus di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Rabu, 1 Februari 2023 08:23 WIB

Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie (kanan) dan Sekretaris Jenderal DPP PSI Dea Tunggaesti (kiri) menunjukan berkas pencalonan bacaleg untuk pemilu 2024 saat pembukaan pendaftaran bacaleg di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin 6 Juni 2022. PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk maju pada pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyinggung soal adanya kementerian yang tersandung kasus di tengah isu reshuffle kabinet. Menurut Grace, menteri di kementerian tersebut tidak layak dipertahankan.

"Kalau lihat pantauan, ada kementerian yang baru kena terkait dana untuk kebutuhan, baru ini kasusnya. Memang belum masuk media mainstream, tapi mulai ada yang memberitakan," ujar Grace di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2023.

Politikus PSI ini tidak menjelaskan secara rinci kementerian mana yang dimaksud terkena kasus baru tersebut. Grace hanya menyebut tindakan kementerian itu tidak bisa ditolelir dan telah mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi yang kinerja buruk, mencuri yang bukan haknya, untuk apa dipertahankan? Itu masyarakat juga akan kecewa, dampaknya semua kabinet kena. Untuk apa ditahan-tahan," kata Grace.

Jokowi Pertimbangkan Kinerja dan Politik untuk Reshuffle

Advertising
Advertising

Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini Jokowi sampaikan di tengah isu reshuffle pada Rabu Pon, 1 Februari 2023.

"Yang utama memang performa kinerja, bahwa ada sisi politik juga pasti ada, tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023.

Saat dicecar wartawan apakah ada menterinya yang memilki performa buruk dan memilki haluan politik berbeda, Jokowi hanya tersenyum. "Mau tahu aja," kata Jokowi menjawab pertanyaan soal apakah ada menteri berkinerja buruk.

Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet di Rabu Pon

Jokowi masih enggan mengonfirmasi soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang disebut bakal dilakukan pada Rabu, 1 Februari 2023. Jokowi hanya tersenyum dan tak memberikan jawaban lugas soal isu tersebut.

"Ya, ditunggu aja besok, ditunggu saja besok, Rabu Pon besok, Kamisnya Kamis Wage," ujar Jokowi.

Soal langkah Jokowi yang memanggil sejumlah menteri hingga kepala lembaga ke Istana Negara pada Selasa kemarin, Jokowi memastikan hal itu karena ada masalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Soal absennya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kementrian Lingkungan, dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rapat terbatas tentang pangan hari ini, Jokowi menyebut hal itu karena kedua menteri tersebut sedang sibuk.

"Ya mungkin masih ke luar kota," kata Jokowi.

M JULNIS FIRMANSYAH


Baca: Top Nasional: Jokowi Ungkap Pertimbangan soal Reshuffle, Gibran dan Megawati Bahas Perihal Kaesang

Berita terkait

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

13 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

29 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya