TEMPO.CO, Yogyakarta- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon santai usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Namanya politisi kan boleh usul apa pun. Saya tidak mau berkomentar jauh, nanti malah jadi masalah," kata Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Hanya saja, Sultan menegaskan sikapnya bahwa senantiasa tunduk pada konstitusi yang berlaku, bukan pada usulan perorangan. "Ya silakan saja (jika ada usulan jabatan gubernur dihapus), wong semua terserah pemerintah pusat, bukan Cak Imin," kata Sultan HB X.

Cak Imin sebelumnya mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena dinilai tidak efektif. Sultan menilai struktur tatanan pemerintahan telah diatur sistem perundang-undangan. "Jadi terserah pemerintah pusat, terserah undang-undang saja, seperti juga Undang-Undang Keistimewaan," kata dia.

Adapun pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY telah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Dalam beleid itu pengisian gubernur dilakukan dengan penetapan, bukan dengan pemilihan seperti halnya provinsi lain di Indonesia.

Muhaimin Sebut Gubernur Tak Efektif

Sebelumnya Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan karena jabatan gubernur seharusnya tidak dipilih melalui pemilihan umum.

"PKB mengusulkan pilkada pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.

Menurut Muhaimin, jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Muhaimin mengatakan banyak memiliki catatan evaluasi terhadap jabatan tersebut.

Muhaimin menuturkan banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era reformasi. Seperti misalnya sistem politik yang pragmatis dan membuat uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu.

Dengan sistem pemilu demikian, menurut Muhaimin, karier politik para kader Nahdlatul Ulama atau NU yang baru menjadi madesu alias masa depan suram. Alasannya kader-kader NU yang saat ini duduk di jabatan publik dulunya harus berjuang dengan sistem politik pragmatis tersebut.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ucap Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran