Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Selasa, 31 Januari 2023 14:33 WIB

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang berpasangan dengan Anies Baswedan saat Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2017 mengungkapkan fakta baru. Sandiaga memberikan posisi Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta 2017 kepada Anies Baswedan, lantaran dia tidak pede alias tidak percaya diri saat itu.

Padahal awalnya, Sandi ditunjuk sebagai Cagub DKI Jakarta oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kala itu. Hal itu diungkapkan Sandi dalam podcast Akbar Faizal Uncensored.

“Masalah itu sempat dibahas dengan Prabowo. Salah satu yang kita flash back pada malam itu, saya bersikeras membawa Pak Anies sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Itu tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat atau tidak saat itu,” kata Sandi.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandi mengatakan, “Saya tidak pede saat itu. Itu keputusan yang saya ambil dan inilah kenyataannya sekarang.”

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, Sandi dipanggil Prabowo pada Selasa malam, 10 Januari 2023 soal kabar renggangnya hubungannya dengan Partai Gerindra.

Sandi juga dikabarkan renggang dengan Prabowo setelah santer terdengar dia akan pindah partai ke Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Namun dalam pertemuan dengan Prabowo itu, ada juga pembicaraan soal Pilgub DKI 2017.

Seperti diketahui pada Pilkada DKI itu, Sandiaga Uno dijadikan calon wakil gubernur dan calon gubernurnya saat itu adalah Anies Baswedan. Pasangan ini didukung Gerindra dan PKS. Pasangan Anies-Sandi akhirnya menang.

Berdasarkan perhitungan KPU DKI Jakarta, pasangan Anies dan Sandiaga resmi menang dengan persentase 57,96 persen suara. Sementara pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat memperoleh 42,04 persen suara.

Selanjutnya soal perjanjian politik dengan Anies...

<!--more-->

Perjanjian Politik dengan Anies

Selain mengungkap soal posisi Cagub DKI Jakarta, Sandi juga mengungkapkan perjanjian politik yang pernah dibuat lalu diteken oleh dirinya, Prabowo Subianto, dan Anies.

Salah satu detail penting terkait perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tersebut adalah soal legalitas. “Perjanjian ini legal. Ditandangani bertiga dan seingat saya ada materai," kata Sandiaga Uno.

Kabar soal perjanjian ini mencuat dalam podcast yang sama. Terungkap dari jawaban Sandiaga Uno ketika ditanya soal beredarnya potongan video Anies Baswedan tak maju pilpres bila Prabowo maju.

Pernyataan dalam podcast tersebut pun kembali ditegaskan oleh Sandiaga Uno. "Perjanjian ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies," kata Sandi saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Sandi mengaku perjanjian tersebut disusun dan ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. "Setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), jadi mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang bisa memberikan keterangan, karena itu menyangkut, ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," kata dia.

Sandi menuturkan bahwa perjanjian itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi saat itu resmi diusung oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Malam itu kami tanda tangan sebelum kami mendaftar ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), 2016, bulan September," kata dia.

Bantahan dari tim kecil koalisi perubahan

Ketua Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, menanggapi pernyataan Sandiaga Uno soal perjanjian tersebut.

Said mengaku tidak pernah mendengar adanya perjanjian tersebut. Menurut dia, perjanjian yang ada mengenai pembagian beban biaya kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 dengan Sandiaga Uno. Adapun Anies dan Sandi maju dalam Pilkada sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian. Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, itu yang saya tahu,” kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 30 Januari 2023.

Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

2 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

3 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

3 jam lalu

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

Budi Gunawan menuturkan Desk Pilkada jadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

Baca Selengkapnya

KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

4 jam lalu

KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

Penggunaan gambar Prabowo di alat peraga kampanye pilkada diperbolehkan apabila kehadirannya sebagai petugas partai.

Baca Selengkapnya

Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

4 jam lalu

Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

5 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

5 jam lalu

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI dan peserta reuni aksi 411 menyatakan siap membela dan mendukung Prabowo bila mengabulkan ketiga tuntutan tersebut.

Baca Selengkapnya

Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

5 jam lalu

Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

Subsidi tak tetap sasaran Rp100 triliun, Pemerintahan Presiden Prabowo kemungkinan akan ubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Selengkapnya

Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

5 jam lalu

Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan tidak akan lagi menerbitkan izin untuk impor sampah plastik tersebut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

5 jam lalu

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan MK soal cipta kerja dan menyiapkan aturan soal UMP

Baca Selengkapnya