TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto soal kinerja salah satu menterinya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hasto sebelumnya mengatakan ada laporan Syahrul ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak tepat.

Menurut Ali, pernyataan Hasto itu hanya berdasarkan persepsinya. Dia menyebut PDIP tidak perlu mendesak-desak Jokowi untuk mengocok ulang menteri. Pasalnya, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

“Jadi kita tidak usah menuding seorang menteri berdasarkan hal yang berangkat dari ketidaksukaan kita. Jadi seorang menteri memberikan data pasti punya basis,” kata Ali saat dihubungi, Senin, 30 Januari 2023.

Dia menjelaskan, urusan pangan hingga saat ini memang carut-marut. Ali menyebut miskoordinasi kerap terjadi antara Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Perdagangan.

NasDem tak pernah minta menteri PDIP direshuffle saat kasus korupsi bansos

Ia menilai pernyataan PDIP yang mengkritisi menterinya hanya asumsi. Ali kemudian menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.

“Bagi kita, kalau NasDem dituding seperti itu kan itu asumsi. Bagaimana dengan Kemensos yang kemarin terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kita ada minta reshuffle mengganti PDIP? Kan tidak,” ujarnya.

Ia berharap partai politik tidak mendikte Presiden untuk melakukan reshuffle. Ali menyebut hal itu tidak elok menjadi tontonan publik.

“Sebaiknya kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan kewenangan kita. Sehingga Presiden tidak kelihatan didikte oleh parpol. Karena itu saya pikir tidak elok dipertontonkan,” ujarnya.

Selanjutnya, desakan dari PDIP agar NasDem keluar dari kabinet Presiden Jokowi

<!--more-->

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada laporan kerja Menteri Syahrul ke Presiden Jokowi yang tidak tepat. Padahal, kata dia, sebagai pembantu Presiden, menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya.

“Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya,” kata Hasto, Kamis, 19 Januari 2023.

Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat lebih dulu mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Selain Syahrul Yasin Limpo, Djarot juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pilpres 2024.. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.

Ditengah isu reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, pada Kamis lalu. Jokowi tak mau menjelaskan apa isi pertemuan tersebut.

"(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad kemarin, 29 Januari 2023.