INFO NASIONAL – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa Pancasila harus diamalkan menjadi tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

"Pancasila seharusnya menjadi living dan working ideology bagi semua masyarakat Indonesia, terutama untuk para pejabat dan birokrat. Pancasila itu adalah nilai keutamaan. Ia menjadi gugus insting bertindak, bernalar dan berpikir, sehingga menjadi habitus dalam tindakan. Hati nurani dalam bermasyarakat dan berbangsa," ujarnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Respati Indonesia, Workshop DPRD Kota Bandung dengan tema "Penerapan Ideologi Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan" di Jakarta, 23 Januari 2023.

Benny melanjutkan, etika pemerintahan selalu menyangkut martabat jabatan, menjaga nama baik, dan integritas. Maka, jabatan tidak boleh ditukar dengan transaksi, iming-iming imbalan. “Jika mau (ditukar), martabat jabatan hilang,” ujar salah satu pendiri Setara Institute itu.

Pancasila sebagai etika dalam pemerintahan dan masyarakat, kata Benny, berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan.

“Manusia yang percaya kepada Tuhan YME, maka dia tidak mau berbohong, menipu, menindas orang. Dia akan mempunyai rasa kemanusiaan, sehingga memelihara persatuan. Nilai kerakyatan pun dijunjung tinggi dengan keadilan yang terwujud pada akhirnya. Nilai-nilai inilah yang seharusnya tertuang dalam kebijakan dan tingkah laku para pejabat," katanya.

Benny menegaskan, etika pemerintahan yang melaksanakan nilai Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan dan menjaga martabat jabatan, akan menciptakan role model.

Narasumber lainnya, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala menjabarkan sejarah lahirnya Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka.

"Pancasila tetap bertahan sampai sekarang, di saat banyak ideologi dan paham-paham di dunia yang jatuh. Indonesia bertahan dan merawat kesatuan saat konflik-konflik dunia terus berkecamuk. Itu adalah kebanggaan yang harus kita rasakan dan kita lestarikan," imbuhnya.

Adapun gerakan BPIP dalam pembumian Pancasila, Darmansjah menyatakan bahwa BPIP sudah merumuskan buku bahan ajar dan mengajukan pendidikan Pancasila untuk diselenggarakan di dunia pendidikan Indonesia.

Sementara itu, Dewan Pakar BPIP Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan, Ermaya Suradinata menyoroti perihal keberlangsungan kebijakan dalam pemerintahan Kota Bandung.

"(Pengamalan Pancasila) terwujud dalam bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kota, Bandung, contohnya, tetap berlangsung dan sustainable walaupun para pejabatnya silih berganti. Itu artinya, kebijakan sudah berpihak pada nilai keadilan untuk masyarakat.”

Ketahanan nasional juga menjadi perhatian dari Ermaya. Dia mengajak agar semua aspek bersatu untuk bisa memajukan Indonesia. "Kita harus mampu mengelola potensi negara kita. Solusinya adalah kita bangkit, dapatkan teknologi yang mampu memanfaatkan. Kita harus bersatu, dan persatuan itu ada dibawah panji Pancasila,” ujar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu. (*)