TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan permintaan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri dari Partai NasDem sebagai hal yang lumrah. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa urusan reshuflle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Puan menganggap seruan dari kader partainya sebagai pengingat kepada presiden bahwa ada jajaran menterinya yang kurang membantu pemerintahan.

"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," kata Puan di kawasan DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023.

Meski begitu, Puan Maharani mengatakan keputusan penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski satu partai dengan Jokowi, Puan mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan kocok ulang kursi menteri itu.

"Wah, saya ga bisa katakan hal itu (evaluasi menteri). Itu kan prerogatif presiden dan saya nggak diajak bicara sama Presiden, jadi ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan.

PDIP Berulang Kali Minta Menteri NasDem Diganti

Isu pergantian menteri dari Partai NasDem pertama kali mencuat setelah partai besutan Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah politikus PDIP saat itu menilai NasDem sudah tak lagi sejalan dan sebaiknya keluar dari koalisi pengusung pemerintah.

Belakangan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat semakin kencang menyarakan pergantian dua menteri dari NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Selain karena mereka berasal dari Partai NasDem, Djarot menyatakan usulan tersebut juga didasarkan pada kinerja kedua menteri tersebut.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot, Selasa, 3 Januari 2023.

Djarot menyatakan NasDem sudah tak lagi cocok dengan kebijakan pemerintah karena mengusung Anies yang disebut sebagai antitesa Presiden Jokowi.

“Rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Dia juga menyinggung soal Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyinggung NasDem soal partai pengusung calon presiden 2024 yang secara gamblang merupakan antitesa Jokowi. Menurut dia, kesadaran politik untuk menarik diri dari pemerintahan seharusnya muncul dari partai ini.

“Tentu ada landasan konstitusional yang sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda, muncul kesadaran politik untuk menarik diri,” kata Hasto Kristiyanto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.

Presiden Jokowi terus mengelak soal reshuffle kabinet

Presiden Jokowi sempat memberi sinyal soal akan adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet. Akan tetapi, dia tak mau menegaskan siapa menteri yang akan diganti kali ini. Jokowi juga tak mau menyatakan kapan reshuffle akan dilakukan.

Terakhir, Jokowi memberi jawaban mengambang saat ditanya mengenai resfhulle kabinet di sela-sela kunjungan kerja ke Riau pada 5 Januari 2023.

"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi kala itu kepada awak media.