Megawati Ngamuk Jokowi Akan Bangun Bandara Internasional Bali Utara: Mau Dimarahin Pak Jokowi, Saya Marah Lagi

Rabu, 18 Januari 2023 06:35 WIB

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan kata sambutan saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali, Senin, 16 Januari 2023. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akui mencak-mencak kala tahu Presiden Joko Widodo atau Jokowi rancang proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng, Bali. Pengakuan itu disampaikannya saat memberi arahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin, 16 Januari 2023 kemarin.

"Waktu mau dibangun (bandara baru) lagi di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya itu di sana mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya, saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak aja ku bilang, hanya untuk nguntungin pariwisata, enggak," kata Megawati saat memberikan pengarahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin 16 Januari 2023.

Lantas, apa yang melatarbelakangi Megawati Soekarnoputri ini marah mendengar rencana Jokowi? Serta, bagaimana nasib pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut?

Proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara telah dibatalkan Jokowi sekitar pertengahan 2022 lalu. Padahal rencana proyek ini telah digulirkan sejak lama. Targetnya bahkan pada 2024, proyek tersebut sudah dapat beroperasi.

Baca: Bandara Bali Utara Menunggu Pembebasan Lahan

Alasan Megawati Tak Setuju Bandara Internasional Bali Utara

Advertising
Advertising

Belakangan Megawati mengungkapkan bahwa dirinya tak setuju Jokowi menaja proyek itu. Dia menilai pembangunan bandara tersebut tidak strategis dan hanya buang-buang duit. Tanpa basa-basi, Megawati gamblang menyebut dirinya mengamuk kala tahu rencana Jokowi. “Mau dibikin lapangan terbang (di Buleleng, Bali), ngamuk saya,” kata Megawati.

"Kebayang enggak? Buang buang duit melulu (Bandara Bali Utara) mau dijadikan hub. Pokoknya saya bilang (enggak)," katanya.

Kemarahan Ketum PDIP itu sampai juga ke telinga Jokowi. Kendati begitu, Megawati tak tahu Jokowi dengar dari siapa. Megawati lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Kita ini negara merdeka berdaulat. Rakyatnya bebas aktif merdeka, eh masih mau jadi budak. Disampaikan ke Pak Jokowi. Kalau ini boleh ditulis. Mau dimarahin Pak Jokowi, saya marah lagi. Nanti dibilang Ibu Mega menunjukkan kekuatannya. Aduh, orang ini untuk rakyat," ujarnya.

“Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat (tak terlalu luas), tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang,” katanya.

Megawati menyebut penolakan dirinya akan rancangan proyek bandara Bali Utara itu bukan untuk menunjukkan kekuatan. Pihaknya mengklaim hanya ingin melindungi kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Bali. Bahkan, kata Megawati, banyak pihak yang mendatangi dirinya untuk membujuk agar menyetujui proyek tersebut.

“Eh didatangkan Bapak Koster (Gubernur Bali), bapak wakil, terus Bapak Menteri waktu itu masih Wishnutama ke rumah saya. Saya kaget, saya melihat hanya untuk apa, hanya untuk membujuk saya,” ujarnya.

Megawati mengaku dirinya juga sempat bertanya terkait rencana pembangunan bandara baru di Pulau Dewata kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menurutnya, pembangunan bandara internasional baru di Bali tidak efisien mengingat wilayah yang yang sempit. Bahkan Megawati membandingkan kebijakan Jokowi dengan Presiden RI Pertama Sukarno.

“Kalau Bung Karno kan sudah mikir turun di Ngurah Rai, berarti one day kalau jadi itu di Buleleng jadi pesawat itu. Yang Ngurah Rai iya, Buleleng iya, tidak sumpek itu bagi rakyat Bali. Yang datang kan orang asing semua, warga Indonesia berapa sih,” ujarnya.

Gubernur Bali: Yang Membatalkan Siapa?

Pemerintah sebelumnya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara pada pertengahan tahun lalu. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah pembatalan itu. Pihaknya justru menegaskan proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

“Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu,” ujarnya usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali, Rabu 27 Juli 2022.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA

Baca juga: Megawati: Pak Jokowi Kalau Enggak Ada PDIP Kasihan Dah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

13 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya