TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan hak-hak pengungsi konflik di Maybrat, Papua. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan hal itu termasuk mengembalikan para pengungsi ke daerah masing-masing.

“Kami mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah beserta TNI dan Polri untuk mengembalikan para pengungsi ke tempat tinggal masing-masing,” kata Atnike pada Sabtu 14 Januari 2023.

Tidak hanya sampai di situ, Atnike mengatakan pemerintah juga harus memberikan jaminan kepada para pengungsi. Ia menjelaskan jaminan yang dimaksud di antaranya berupa jaminan keamanan, jaminan kebutuhan sehari-hari, jaminan pemulihan trauma, dan lain sebagainya.

“Pemulihan tersebut terutama diperuntukkan kepada kaum rentan seperti anak-anak, wanita, lansia, dan kaum difabel,” ujar dia melalui unggahan video di kanal Youtube resmi Humas Komnas HAM.

Minta kekerasan dihentikan

Selain itu, Atnike meminta agar pemerintah dan kelompok bersenjata untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Ia juga mengharapkan para pihak yang berkonflik agar dapat segera mengambil langkah damai.

“Komnas HAM meminta kelompok bersenjata dan aparat untuk menghindari kekerasan apalagi konflik bersenjata,” ujar dia.

Bukan tanpa alasan, Atnike mengatakan permintaan tersebut didasari atas komitmen Kapolri dan Panglima TNI yang menjanjikan pendekatan yang humanis di tanah Papua. Oleh sebab itu, dia meminta agar aparat TNI maupun Polri mengedepankan norma dan prinsip HAM dalam menangani situasi di Papua.

“Sebelumnya kami mengapresiasi komitmen Panglima TNI dan Kapolri yang mau menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi,” ujar dia.

Dua pekan lalu, KKB melakukan penyerangan terhadap pos militer dan warga sipil pekerja jalan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Setelah itu sebuah video berisi tayangan bahwa kelompok bersenjata mengklaim telah empat hari menduduki Distrik Kumerkek yang merupakan ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

"Malam ini kami berhasil memasuki ibu kota kabupaten Maybrat. Kami sudah 4 hari menguasai daerah ini," kata kelompok ini dalam video yang beredar.

Mereka juga menyatakan perayaan Natal di sana tak akan berjalan dengan damai, pasalnya selama ini daerah tersebut telah mereka tetapkan sebagai wilayah perang. Mereka juga menyebut warga Maybrat telah ramai-ramai mengungsi.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel TM Silitonga menyatakan pihaknya memberlakukan status siaga satu di kawasan tersebut. Dia menyatakan telah mengantongi daftar orang yang melakukan penyerangan dan kini telah diburu.

"Kami siaga satu hadapi KKB di Maybrat. Intinya penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati," kata Daniel di Manokwari pada Rabu, 28 Desember 2022

Daniel pun membantah klaim KKB telah menguasai distrik Kmurkek. Dia menyatakan pihaknya bersama TNI terus melakukan patroli rutin untuk memastikan keamanan di wilayah itu secara menyeluruh.

Baca: Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil