TEMPO.CO, Jakarta - Isu soal sistem pemilu proposional tertutup atau terbuka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 turut menjadi pembahasan dalam Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama dua hari di Hotel Millenium, Jakarta Pusat. Dalam pembahasannya, Ijtima mempertimbangkan soal untung-rugi sistem tersebut.

"Dalam sesi terkahir tadi dengan Pak Muhaimin dan Pak Dahlan Iskan juga, beberapa kiai mempertanyakan apa yang disebut dengan peluang PKB di proporsional tertutup atau terbuka?" ujar Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Maman Imanul Haq, dilokasi acara Sabtu, 14 Januari 2023.

Setelah mempertimbangkan sejumlah hal, Maman menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengambil keputusan partai tetap menginginkan proposional terbuka. Sebab sistem akan menjamin keterpilihan sumber daya yang ada secara eksploratif di daerah-daerah dan ada kompetisi yang kuat, sehingga demokrasi lebih bermakna.

"Kita tetap berharap keputusan (Mahkamah Konstitusi) nanti adalah proporsional terbuka," kata Maman.

8 Partai Parlemen Tolak Pemilu Proposional Tertutup

Sebanyak 8 elite partai politik yang memiliki wakil di DPR RI mendeklarasikan penolakan penggunaan sistem proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Ahad, 8 Januari 2023. Mereka tetap menginginkan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.

Adapun 8 parpol dalam persamuhan itu terdiri atas gabungan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi serta parpol oposisi. Partai anggota koalisi pemerintahan yang ikut menolak adalah adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara dua partai oposisi adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari 9 partai yang memiliki wakil di DPR, hanya PDIP yang sepakat menggunakan sistem proporsional tertutup. Seorang kader PDIP, Demas Brian Wicaksono, bersama lima orang lainnya kini pun tengah mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait penggunaan sistem proporsional terbuka.

Belakangan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, pun menyatakan mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup.Yusril bahkan menyatakan siap ikut menjadi pihak pemohon dalam gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Ijtima Ulama Nusantara Sepakati Beberapa Hal

Acara Ijtima Ulama Nusantara digelar PKB sejak Jumat kemarin. Para ulama yang hadir menyepakati beberapa hal seperti mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres)2024. Selain itu, para ulama juga bersepakat akan menjadi juru kampanye nasional bagi pemenangan PKB dan Muhaimin.

Mereka juga menetapkan kriteria terkait pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. Forum tersebut pun menargetkan kemenangan PKB pada Pemilu 2024 dan masuk dalam tiga besar partai yang memeroleh suara terbanyak. Forum juga menginginkan agar PKB bisa mendapatkan 100 kursi di parlemen pada Pemilihan Legislatif 2024.

Selanjutnya, Itjima Ulama Nusantara sepakat akan menjadi forum yang mewadahi seluruh kiai dan ibu nyai, dan da'i seluruh Indonesia yang menaruh perhatian terhadap perpolitikan di Indonesia. Forum ini akan menjadi waduh bersilahturahmi dan adu gagasan serta pikiran. Keputusan lainnya. mereka akan mengawal program-program yang diperjuangkan oleh fraksi PKB dan para kyai akan memberikan masukan-masukan.