KPK Sebut Lukas Enembe Kooperatif Saat Ditangkap

Editor

Febriyan

Selasa, 10 Januari 2023 15:48 WIB

Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis, 3 November 2022. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif saat ditangkap oleh mereka di Jayapura, Papua, hari ini, Selasa, 10 Januari 2022. Lukas ditangkap setelah sebelumnya mangkir dalam dua kali pemanggilan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya dibantu oleh Polda Papua dalam proses penangkapan Lukas Enembe tersebut. Ia menyebut koordinasi dengan Polda Papua diperuntukkan agar mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan.

"Informasi yang kami terima yang bersangkutan kooperatif saat upaya penangkapan," kata Ali pada Selasa 10 Januari 2023.

Selain itu, Ali menyebut Lukas telah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan terlebih dahulu di Papua. Ia menambahkan saat ini politikus Partai Demokrat itu akan diperiksa lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

"Saat ini tersangka sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan perkembangan selanjutnya akan kami informasikan," ujar dia.

Alasan penangkapan Lukas Enembe secara paksa

Advertising
Advertising

Ali juga menambahkan pihaknya menyayangkan langkah Gubernur Papua tersebut yang sempat meresmikan sejumlah proyek pemerintah Papua baru-baru ini. Sebab, kata dia, Lukas Enembe sempat beralasan sakit sehingga mangkir dari dua kali pemanggilan KPK.

"Dari informasi tersebut menjadi pertimbangan kami untuk melakukan upaya paksa," kata Ali.

Lukas Enembe ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Papua. Selain Lukas, KPK juga telah menetapkan satu orang tersangka lainnya dalam perkara tersebut, yaitu Rijanto Lakka.

KPK menduga Lukas menerima suap sebesar Rp.1 miliar dari Rijanto Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp.41 miliar. Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua yang lain juga disebut-sebut mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak. Namun, Lukas belum ditahan KPK dengan alasan sakit.

Selanjutnya, Lukas Enembe sempat meminta izin melakukan pengobatan ke Singapura

<!--more-->

KPK telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas pada November 2022. Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dengan ditemani tim penyidik beserta tim dokter untuk memeriksakan kesehatan Lukas. Hasilnya, KPK menyebut kondisi kesehatan Lukas tidak dapat mengikuti pemeriksaan tersangka pada saat itu. Kuasa hukum Lukas Enembe juga telah mengajukan permohonan kepada KPK agar diizinkan untuk berobat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengatakan KPK akan mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Asalkan, kata dia, Lukas Enembe bersedia untuk menjadi tahanan KPK terlebih dahulu.

"Namun tetap saat menjalani pengobatan di luar negeri tetap didampingi oleh tim dari KPK," ujar Alex.

Selain kasus tersebut, KPK juga tengah membidik sejumlah permainan dalam proyek lainnya di Provinsi Papua. Mereka juga tengah menelusuri soal transaksi mencurigakan Lukas Enembe. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sempat menembukan sejumlah transaksi mencurigakan di rekening Lukas dan keluarganya. Diantaranya adalah transasksi ratusan miliar ke kasion di Singapura, Marina Bay Sands.

Berita terkait

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 menit lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

3 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

3 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

5 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

6 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

16 jam lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

16 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

19 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

19 jam lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya