PBNU Siap Sumbangkan Banser untuk Mengamankan Pemilu 2024

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Rabu, 4 Januari 2023 13:45 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mencium tangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) saat pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023. Pertemuan antara KPU dengan PBNU tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyebut pihaknya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk bekerja sama demi menyukseskan Pemilu 2024. Adapun kerja sama ini rencananya difokuskan pada pendidikan politik warga.

Selain itu, Yahya mengatakan NU bersedia menyumbangkan Banser. Dia menyebut Banser bakal dikerahkan untuk mengamankan Pemilu sesuai kebutuhan KPU.

“Termasuk bila KPU butuh Banser, ya nanti kami sediakan. Karena kami sudah menyumbangkan satu Banser jadi komisioner dan kami sumbangkan Banser-Banser lain untuk kebutuhan yang tadi,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Januari 2023.

Hari ini, PBNU menerima kunjungan KPU untuk audiensi. Yahya menjelaskan, PBNU ingin memberikan sumbangan konstruktif demi perpolitikan Indonesia yang lebih baik. Salah satunya, kata dia, dengan mengupayakan tradisi demokrasi yang rasional dan berakhlak.

Yahya menjelaskan, rasional berarti menghindari sentimen identitas dan primordial. Adapun berakhlak disebut Yahya berwujud sportifitas dalam Pemilu. “Kami setuju dan dukung pemilu serentak ini untuk kurangi ketegangan antar kompetitor dalam Pemilu itu,” kata dia.

Advertising
Advertising

Pemilu yang Rileks

Ia berharap Pemilu 2024 bisa digelar lebih rileks tanpa baper-baperan. Dia mengatakan NU akan berupaya menyumbangkan sesuatu yang berarti, khususnya dalam membangun demokrasi yang lebih baik.

“Jadi kami harap Pemilu ke depan lebih rileks, pemilu nggak pakai baper-baperan, yang tak pakai halalkan darahnya orang. Jadi Pemilu lebih rileks, untuk cari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang,” kata Yahya.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan NU punya jamaah dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan. Segmen jamaah NU, kata dia, juga beragam.

Hasyim mengatakan persamuhannya dengan PBNU menghasilkan kesepakatan bahwa NU siap memberikan dukungan dan bantuan untuk menyukseskan Pemilu. Termasuk dengan mengerahkan Banser untuk mengamankan Pemilu.

“Yang penting pemilu-nya damai dan aman. Kalau beliau punya instrumen Banser kan sangat mungkin ditugaskan untuk ikut mengamankan Pemilu,” kata Hasyim.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

10 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

11 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

11 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

11 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

12 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

13 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

16 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya