TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan partainya menginginkan kontestasi Pemilihan Presiden 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia mengatakan adanya 3 paslon dalam Pilpres 2024 bisa menghindari terjadinya polarisasi di masyarakat yang residunya masih ada hingga saat ini.

Berkaca dari Pilpres 2019 yang diikuti oleh 2 paslon, Syaikhu menyebut runcingnya persaingan jadi salah satu penyebab polarisasi. “PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal 3 pasangan,” kata Syaikhu dalam pidato akhir tahun 2022, Jumat, 30 Desember 2022.

Kendati demikian, Syaikhu mengatakan untuk mewujudkan minimal 3 paslon dalam Pilpres bukan perkara mudah. Pasalnya, konstitusi mengatur soal ambang batas presiden alias presidential threshold sebesar 20 persen.

Dia menilai syarat ambang batas ini terlalu tinggi. Dampaknya, kata dia, hak dan peluang parpol untuk mengusung capres dan cawapres jadi terbatas.

“Mewujudkan hal itu (lebih dari 3 paslon) tidak mudah. Selama ini presidential threshold 20 persen amatlah tinggi, sehingga membatasi hak dan peluang parpol untuk dapat mengusung capres cawapres,” kata dia.

Syaikhu menjelaskan, PKS sudah berupaya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas presiden diturunkan. Selain terlalu tinggi, Syaikhu menyebut ambang batas presiden ini tidak punya landasan yang jelas dan ilmiah.

Adapun gugatan PKS berujung pada penolakan oleh MK. Meski begitu, Syaikhu menerangkan dalam salah satu catatan putusannya, MK menyetujui gagasan PKS dengan memberikan rekomendasi kepada legislatif agar bisa memberikan angka rasional dan ilmiah terhadap presidential threshold.

Syaikhu hakulyakin penurunan ambang batas presiden bakal memberikan masyarakat lebih banyak opsi pemimpin. Selain itu, kata dia, peluang para tokoh bangsa untuk maju Pilpres akan makin terbuka.

“PKS meyakini dengan terbentuknya minimal 3 paslon akan mampu memitigasi dan meminimalisasi polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kini, Syaikhu mengatakan PKS sedang menjajaki koalisi dan komunikasi politik dengan semua partai. Namun, PKS lebih intensif berkomunikasi dengan Partai NasDem dan Demokrat. Dia mengatakan ketiga partai yang disebut-sebut akan membentuk Koalisi Perubahan ini menghendaki hadirnya poros perubahan dengan memunculkan figur pemimpin nasionalis religius.

“Kami menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang berkarakter nasionalis religius dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Syaikhu.

Baca: Soal Penundaan Pemilu, NasDem: Itu Melanggar Konstitusi