TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak agar wacana penundaan pemilu 2024 segera dihentikan.

Desakan itu disuarakan Muhammadiyah menyusul masih adanya suara-suara yang mewacanakan penundaan pemilu yang asalnya termasuk dari pihak yang semestinya memberikan kepastian ajang demokrasi itu.

"Bersamaan tutup buku di akhir tahun 2022 ini, isu penundaan pemilu ini harus diakhiri," kata Haedar dalam forum diskusi akhir tahun di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta Kamis 29 Desember 2022.

Haedar berharap, tidak ada lagi ada wacana ataupun suara yang mengambangkan pelaksanaan pemilu 2024.

Pemilu sebagai ajang demokrasi Indonesia, ujar Haedar, pelaksanaannya setiap lima tahun sekali perlu menjadi komitmen semua pihak sesuai konstitusi bangsa.

Dari sisi internal, hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 lalu juga menyorot kepastian pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ajang demokrasi yang terjaga secara prosedural melalui pemilu ini akan menjadi modal besar bagi Indonesia menjadi negara yang demokratis," kata Haedar.

"Sehingga Pemilu 2024 harus dipastikan terlaksana sesuai jadwal sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan semua elit bangsa dan partai politik," kata Haedar.

Tolak segala bentuk pembelahan di masyarakat

Haedar mengingatkan adanya kepastian sistem politik, akan menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu masuk dalam bagian sistem politik yang musti dijaga kepastian pelaksanaannya.

"Elemen bangsa harus bersama berkomitmen memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal dan prosedural jika menghendaki persatuan bangsa terus terwujud, jangan lagi ada gerakan spekulatif seperti penundaan," kata Haedar.

Haedar juga mengatakan, di akhir tahun 2022 ini, segala bentuk pembelahan kelompok masyarakat yang bersumber dari gerakan politik seperti pemilu-pemilu sebelumnya juga harus diakhiri.

“Hidupkan kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik hal biasa dan alamiah, jangan sampai berujung membuat warga bangsa terbelah karena menempatkan pemilu sebagai pertarungan ideologi," kata dia.

Muhammadiyah mendorong para elit bangsa lebih rajin memproduksi narasi dan relasi yang menciptakan bahwa momentum politik sepanjang 2023-2024 Indonesia tetap satu bangsa yang toleran dalam segala perbedaan khususnya pilihan politik.

“Tak masalah siapapun yang berkontestasi pada Pemilu 2024, asal semua memegang aturan yang berlaku," kata Haedar.

"Silahkan berkontestasi sebagai rival atau perang kata seperti Piala Dunia, namun tetap dalam kerangka aturan yang fair," Haedar menegaskan.

PRIBADI WICAKSONO

Baca: Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, Projo: Isu Ini Berbahaya bagi Jokowi