TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mendukung penuh rencana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ihwal program pengawasan media sosial menjelang Pemilihan Umum 2024. Menurut Jokowi, media sosial kerap menjadi hulu permasalahan soal Pemilu.

Jokowi mengibaratkan media sosial sebagai sarana untuk mengipas-ngipas isu. Buntutnya, kata Jokowi, lapangan bakal menjadi ramai imbas panas dari medsos.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya jadi panas dan ramai karena kipasan dari medsos,” kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Desember 2022.

Oleh sebab itu, Jokowi sangat setuju jika Bawaslu membentuk tim pengawas medsos. Jokowi turut mengingatkan Bawaslu untuk memperhatikan soal politik identitas, SARA, hingga hoaks.

Menurut Jokowi hal tersebut rawan terjadi jelang Pemilu 2024. Buntutnya, keutuhan negara bisa terpecah-belah. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Bawaslu untuk segera bertindak jika menemukan kejadian serupa di lapangan.

"Kalau ada percikan kecil soal ini, segera diperingatkan. Nggak usah ragu, segera peringatkan, panggil. Pasti grogi,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, salah satu upaya untuk menghindari politik identitas, SARA, hingga hoaks yakni dengan membentuk aturan yang rigid. Ia mendorong Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sama dalam membuat aturan ini.

RI 1 turut mewanti-wanti Bawaslu dan KPU agar membuat aturan yang tidak multitafsir. Sehingga, kata Jokowi, peringatan bisa diberikan dengan landasan yang jelas. "Aturannya jangan banyak tafsir. Buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberi peringatan juga jelas. Gedoknya itu bisa jelas, dok! Udah,” kata Jokowi.

Medsos Langgengkan Polarisasi

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sebelumnya mengatakan bakal membuat program pengawasan media sosial jelang Pemilihan Umum 2024. Musababnya, kata dia, salah satu tantangan Bawaslu ke depan adalah pemantauan terhadap medsos yang masih melanggengkan polarisasi politik.

“Ke depan kami ingin buat program pengawasan medsos untuk turunkan ketegangan dan polarisasi,” kata Rahmat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Desember 2022.

Adapun pernyataan Rahmat ini dilontarkan kala menyampaikan pidato dalam acara konsolidasi nasional Bawaslu. Dia menyebut konsolidasi ini dimaksudkan untuk memantapkan kinerja serta solidaritas dalam mengawasi Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan, kini sudah ada 23.897 personel Bawaslu di seluruh Indonesia. Ia berharap gelaran Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa ditunaikan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan."Tantangan Bawaslu ke depan adalah menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca Juga: Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal