TEMPO.CO, Jakarta -Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Fadhil Alfathan menilai pernyataan Menkopolhukan Mahfud Md mengenai KUHP baru sangat naif. Fadhil mengacu pada pernyataan Mahfud bahwa KUHP yang baru disahkan bukan untuk melindungi pemerintahan Jokowi karena baru berlaku tiga tahun kemudian.

"Pernyataan Mahfud Md ini menurut kami sangat naif dan cenderung reaksioner terhadap tuduhan-tuduhan yang ada," ujar Fadhil saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Desember 2022.

Fadhil menuturkan terdapat berbagai aksi penolakan terhadap pengesahan KUHP sejak beberapa tahun belakangan yang menyebabkan timbulnya korban. Hal ini tentu membuat rakyat kesulitan untuk tidak curiga bahwa KUHP ini merupakan salah satu instrumen untuk melindungi kekuasaan. "Siapa pun itu pemimpinnya," kata Fadhil.

Baca Juga: Mahfud Md: KUHP Berlaku Tahun 2025, Bukan untuk Melindungi Pak Jokowi

RKUHP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Desember 2022. Pada hari yang sama Aliansi Reformasi KUHP melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan tersebut di depan gedung DPR dengan mendirikan tenda. Kendati demikian, meskipun mendapat penolakan dari kelompok masyarakat sipil dan kritikan dari dunia internasional, pengesahan tersebut tetap berlangsung.

Mahfud Md sempat menegaskan bahwa KUHP disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dikarenakan masa berlaku KUHP tiga tahun lagi. "KUHP itu berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi," kata Mahfud saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

"Kok dituduh untuk melindungi Pak Jokowi, untuk menangkap orang orang yang kritis. Ini untuk melindungi anda yang mau jadi presiden di Pemilu mendatang agar anda tidak dihina-hina dan negara aman," tuturnya.

NESA AQILA | ANTARA

Baca Juga: DPR Ogah Hapus Pasal Penghinaan RKUHP, DPR: Bukan untuk Jokowi