Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Massa menampilkan poster sindiran untuk pemerintah saat menggelar aksi di sekitar Istana Bogor, Rabu, 6 Juli 2022. Aliansi Bogor tolak RKUHP yang terdiri dari berbagai universitas kota Bogor, kembali menggelar aksi dengan tuntutan dibukanya draft RKUHP terbaru. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kesekian kalinya meminta pendapat dari masyarakat soal 14 masalah yang ada di Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP. Padahal, pemerintah menyebut rancangan aturan ini sudah hampir final dan sudah masuk tahap akhir pembahasan.

"Kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," kata Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Mahfud Md dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.

Jokowi, kata Mahfud, meminta agar sekali lagi memastikan masyarakat memahami masalah-masalah yang masih diperdebatkan. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama Mahfud, Menteri Komunikasi Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerapkan draf final RKUHP ke DPR empat pekan yang lalu. Lalu tiga hari yang lalu, Mahfud menyebut pemerintah menargetkan RKUHP bisa disahkan sebelum 17 Agustus, telat dari jadwal semula yaitu awal Juli.

Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat terus melancarkan protes atas RKUHP yang dibuat pemerintah dan DPR. Pemerintah berkilah sedah menggelar sosialisasi dan menampung banyak masukan masyarakat selama proses pembahasan.

Akan tetapi, protes masih tetap muncul dan berbagai kelompok menyebut tidak dilibatkan dalam pembahasan. Dewan Pers misalnya, minta dilibatkan dalam pembahasan karena menganggap RKUHP saat ini bisa mengancam kebebasan pers di Tanah Air.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa RKUHP ini sudah hampir final karena mencakup lebih dari 700 pasal. Kalau diurai ke dalam materi-materi rinci, kata dia, bisa ribuan masalah. "Tapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas," ujarnya,.

Lantas, Jokowi ingin meminta lagi usulan masyarakat atas 14 masalah ini. Alasannya, kata Mahfud, hukum itu adalah cermin kesadaran hidup masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. "Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah akan kembali membuka diskusi atas 14 masalah yang muncul dengan dua jalur. Pertama, pembahasan di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kedua, jalur sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait.

Nantinya, Menteri Johnny akan jadi penyelenggara diskusi. Sementara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy akan menyiapkan materi dari 14 masalah yang masih dipertanyakan masyarakat untuk lebih dipertajam.

Mahfud Md menyebut upaya meminta pendapat lagi dari masyarakat bertujuan untuk menjaga ideologi dan integritas negara kita. "Di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

1 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

2 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

5 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

6 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

6 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

7 jam lalu

Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dalam pertemuan dengan Rocky Gerung tak membahas soal Pilkada DKI. Dia mengatakan ingin di Solo dulu.


Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

7 jam lalu

Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

Tomy Winata berdiri di belakang Jokowi, ketika kepala negara memberikan penjelasan kepada media terkait bantuan yang dikirimkan hari ini.


Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

7 jam lalu

Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

Animal Holiday berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, setiap Senin kebun binatang ini tutup. Sejak kapan peraturan yang ditetapkan Jokowi itu?


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

9 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah genap 100 hari masa kerja sejak dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022, Menurutnya, apa saja capaiannya?