Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Massa menampilkan poster sindiran untuk pemerintah saat menggelar aksi di sekitar Istana Bogor, Rabu, 6 Juli 2022. Aliansi Bogor tolak RKUHP yang terdiri dari berbagai universitas kota Bogor, kembali menggelar aksi dengan tuntutan dibukanya draft RKUHP terbaru. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kesekian kalinya meminta pendapat dari masyarakat soal 14 masalah yang ada di Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP. Padahal, pemerintah menyebut rancangan aturan ini sudah hampir final dan sudah masuk tahap akhir pembahasan.

"Kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," kata Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Mahfud Md dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.

Jokowi, kata Mahfud, meminta agar sekali lagi memastikan masyarakat memahami masalah-masalah yang masih diperdebatkan. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama Mahfud, Menteri Komunikasi Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerapkan draf final RKUHP ke DPR empat pekan yang lalu. Lalu tiga hari yang lalu, Mahfud menyebut pemerintah menargetkan RKUHP bisa disahkan sebelum 17 Agustus, telat dari jadwal semula yaitu awal Juli.

Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat terus melancarkan protes atas RKUHP yang dibuat pemerintah dan DPR. Pemerintah berkilah sedah menggelar sosialisasi dan menampung banyak masukan masyarakat selama proses pembahasan.

Akan tetapi, protes masih tetap muncul dan berbagai kelompok menyebut tidak dilibatkan dalam pembahasan. Dewan Pers misalnya, minta dilibatkan dalam pembahasan karena menganggap RKUHP saat ini bisa mengancam kebebasan pers di Tanah Air.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa RKUHP ini sudah hampir final karena mencakup lebih dari 700 pasal. Kalau diurai ke dalam materi-materi rinci, kata dia, bisa ribuan masalah. "Tapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas," ujarnya,.

Lantas, Jokowi ingin meminta lagi usulan masyarakat atas 14 masalah ini. Alasannya, kata Mahfud, hukum itu adalah cermin kesadaran hidup masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. "Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah akan kembali membuka diskusi atas 14 masalah yang muncul dengan dua jalur. Pertama, pembahasan di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kedua, jalur sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait.

Nantinya, Menteri Johnny akan jadi penyelenggara diskusi. Sementara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy akan menyiapkan materi dari 14 masalah yang masih dipertanyakan masyarakat untuk lebih dipertajam.

Mahfud Md menyebut upaya meminta pendapat lagi dari masyarakat bertujuan untuk menjaga ideologi dan integritas negara kita. "Di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian Jadi Pegawai Kementerian

50 detik lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian Jadi Pegawai Kementerian

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

16 menit lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

54 menit lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

1 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

2 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.


Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

2 jam lalu

Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

Dalam tragedi Kanjuruhan tidak hanya penonton dewasa yang meninggal, tapi juga ada anak-anak.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

5 jam lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

5 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

6 jam lalu

Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diketahui Mahfud Md. Tim dijamin keamanannya dalam melaksanakan tugas.