Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Rabu, 14 Desember 2022 16:31 WIB

Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang tak lolos dalam tahap verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai besutan Amien Rais itu pun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

“Partai Ummat, syarat minimal 17, wilayah memenuhi syarat 12, kesimpulan tidak memenuhi syarat,” ujar perwakilan KPU NTT dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2022.

Selain NTT, Partai Ummat juga dinyatakan TMS di Sulawesi Utara. KPU Sulawsi Utara menyatakan partai tersebut hanya memenuhi syarat kepengurusan di 1 kabupaten/kota dari syarat minimal 11 kabupaten/kota.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan 18 parpol yang terdiri dari 9 parpol parlemen serta 9 parpol non-parlemen maupun baru. Adapun parpol yang menghadiri acara rapat pleno ini adalah:

  1. Partai Amanat Nasional
  2. Partai Bulan Bintang
  3. Partai Buruh
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  5. Partai Demokrat
  6. Partai Garuda
  7. Partai Gelora
  8. Partai Gerindra
  9. Partai Golongan Karya
  10. Partai Hati Nurani Rakyat
  11. Partai Keadilan Sejahtera
  12. Partai Kebangkitan Bangsa
  13. Partai Kebangkitan Nusantara
  14. Partai NasDem
  15. Partai Persatuan Indonesia
  16. Partai Persatuan Pembangunan
  17. Partai Solidaritas Indonesia
  18. Partai Ummat

Sebanyak 17 parpol dinyatakan lolos tahap verifikasi faktual. Usai menetapkan parpol peserta Pemilu 2024, KPU akan mengundi nomor urutnya.

Partai Ummat sudah prediksi tak akan lolos

Sebelunya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyabut ada gigantic power alias kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan partainya dari Pemilihan Umum 2024. Menurut dia, Partai Ummat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen, kecuali Partai Ummat.

“Kami dapat informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 besok, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat,” kata Amien di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.

Amien merujuk kekuatan besar ini adalah rezim saat ini. Adapun keputusan KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat disebut Amien sangat bias dan penuh kejanggalan. Apalagi, kata dia, beredar informasi di media ihwal adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu.

“Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024,” kata dia.

Oleh sebab itu, kata Amien, Partai Umat bakal melayangkan warkat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berisi tiga tuntutan. Dia mengatakan Partai Ummat menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlemen untuk diaudit tim independen.

Selain itu, Partai Ummat turut menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlemen diaudit secara independen dan dibuka ke publik. Adapun tuntutan terakhir, mereka menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran.

“Kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024,” kata Amien.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

19 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

22 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Hanum Rais Daftar ke PKB untuk Maju di Pilkada Kota Yogyakarta

1 hari lalu

Hanum Rais Daftar ke PKB untuk Maju di Pilkada Kota Yogyakarta

Putri Amien Rais, Hanum Rais tercatat mendaftarkan diri ke Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju di Pilkada 2024

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya