TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode kembali berhembus, membuat Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra gerah. Menurut dia, para elite politik di sekitar Jokowi harusnya fokus membantu tugas Presiden yang akan selesai pada 2024.

Menurut Herzaky, ada beberapa capaian pemerintah saat ini yang jauh tertinggal dibanding saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dua periode.

"Bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan SBY, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 9 Desember 2022.

Selain itu, Herzaky menyebut angka pengangguran di era SBY bisa turun dari 10,25 juta di 2004 menjadi 7,24 juta jiwa saat masa jabatan berakhir. Sedangkan di era Jokowi, kata Herzaky, selama 5 tahun sebelum pandemi hanya mampu menurunkan hingga ratusan ribu dan makin melonjak drastis selama pandemi.

"Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Jokowi terjerumus. Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," kata Herzaky.

Bamsoet Kembali Hidupkan Wacana Tiga Periode

Setelah tak pernah terdengar lagi, wacana tiga periode kembali muncul setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membahasnya dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada Kamis kemarin. Menurut Bamsoet, wacana ini muncul karena masyarakat puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.

Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.

Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.

"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet.

Selanjutnya: hanya 18 persen masyarakat yang setuju presiden tiga periode...

<!--more-->

Hanya 18 persen masyarakat yang setuju tiga periode

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024 atau presiden menjabat tiga periode. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan angka ini berkorelasi terbalik dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai 69,5 persen. Meskipun masyarakat puas terhadap Jokowi, kata Yunarto, mereka tak ingin Jokowi memperpanjang masa jabatannya.

"Kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi, tapi ada korelasi yang berbanding terbalik bahwa orang boleh puas terhadap Jokowi, tapi ternyata hanya 18 persen atau sebagian pendukung bahkan fanatik yang menyatakan setuju perpanjang masa jabatan Jokowi," kata Yunarto saat konferensi pers secara daring, Selasa, 29 November 2022.

Survei Charta Politika Indonesia ini digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 koresponden dengan metode random sampling. Adapun memiliki margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus