INFO NASIONAL - Badan Keahlian (BK) DPR menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah.

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan MoU ini dalam rangka agar setiap pembahasan yang menyangkut dengan tugas dan fungsi DPR RI dilakukan dalam kaidah akademis dan berbasis bukti (evidence-based).

"Badan Keahlian menginginkan agar setiap pembahasan dalam pembuatan undang-undang, penetapan APBN, ataupun fungsi pengawasan termasuk Panja-panja (Panitia Kerja) pengawasan, basisnya adalah basis akademis. Jadi, bukti argumentasi sebagaimana di lapangan dengan prakteknya, lalu secara teoritis juga kuat,” kata Inosentius di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis, 1 Desember 2022.

Pria yang kerap disapa Sensi ini menilai UKSW merupakan salah satu universitas swasta tertua dengan akreditasi tinggi yang didukung dengan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas. "Kita tahu sebenarnya resources-resources di sini (UKSW) sangat kuat. Oleh karena itu, kita berharap kerja sama ini dapat membuka jalan supaya yang bisa disumbangkan oleh universitas ini (UKSW) dalam pembuatan kebijakan publik dapat tersalurkan,” ujarnya.

Ia yakin dengan banyaknya proses kerja seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mencapai sekitar 40 RUU dalam satu tahun serta panitia khusus, dibutuhkan pemikiran-pemikiran berkualitas dan bermutu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rektor UKSW Intiyas Utami menyatakan siap berkontribusi menjadi salah satu bagian pengambilan keputusan di Indonesia. "Kami juga harus menjadi bagian dalam perubahan, yang biasanya di kampus ini hanya belajar dari sisi teori. Tetapi kami ingin membuat dosen dan mahasiswa kami memiliki rekognisi yang bisa berdaya dampak untuk pembangunan indonesia,” tuturnya. (*)