Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Editor

Febriyan

Kamis, 1 Desember 2022 14:36 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah), Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan (kiri), dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kanan) berbincang saat menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-11 NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 11 November 2022. Partai NasDem merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 bertemakan "It's Time! Restorasi Indonesia dan menggelar NasDem Umkm Trade Show. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate angkat bicara soal dugaan penghalang-halangan safari politik calon presiden partainya, Anies Baswedan, ke sejumlah daerah. Salah satu daerah yang tiba-tiba mencabut izin penggunaan tempat untuk safari Anies itu adalah Aceh.

Menurut Johnny, pihaknya tidak mau berpikiran negatif dahulu dan akan menjadikan kejadian itu sebagai pelajaran.

"Itu soal administratif, mudah-mudahan contoh itu menjadi acuan agar yang berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik, positif thinking aja dulu," ujar Johnny saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyebut pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan tokoh politik agar terjadi kelancaran demokrasi. Menurut Johnny, semua tokoh politik harus diberi kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat.

"Perlu dibukakan ruangnya, tentu sejalan dengan aturan-aturan yang ada, kita harapkan itu," kata Johnny.

Izin penggunaan tempat safari politik Anies di Aceh dan Riau tiba-tiba dicabut

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menerangkan partainya mendapatkan informasi bahwa izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Aceh dan Pekanbaru, Riau, dicabut. Adapun Anies dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022, namun izin penggunaan tempat di salah satu taman tiba-tiba dicabut.

"Sebenarnya hal seperti di Aceh tidak terjadi di daerah lain, walaupun saya sudah mendapatkan informasi bahwa di Provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama,” kata Ali saat dihubungi, Rabu, 30 November 2022.

Biarkan masyarakat menilai

Ali menceritakan konteks pencabutan izin penggunaan tempat di Riau. Menurut dia, Pemerintah Daerah sekonyong-konyong mencabut izin tersebut karena bakal menggelar kegiatan di hari yang bersamaan dengan kegiatan safari Anies.

"Bagi NasDem senyum-senyum saja mendengar itu. Nanti masyarakat yang menilai perilaku pejabat daerah yang seperti itu,” kata dia.

Kendati demikian, Ali mengatakan peristiwa semacam ini tidak bakal menyurutkan semangat NasDem dan Anies untuk bersafari.

“Bagi NasDem sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Karena kita sudah terlanjur berjalan, sudah terlanjur menarik layar, ya tidak mungkin kembali ke darat,” ujarnya.

Sejak turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang tampak berkonsentrasi melakukan safari politik ke berbagai daerah. Anies tercatat telah mengunjungi Medan, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu tak lepas dari pendeklarasian dirinya sebagai calon presiden dari NasDem. Selain NasDem, Anies Baswedan juga disebut akan diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai capres pada Pilpres 2024. Akan tetapi hingga hari ini Demokrat dan PKS masih belum mendeklarasikan secara resmi dukungannya kepada Anies.

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

12 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

18 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

19 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

21 jam lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

1 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya