Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Kamis, 1 Desember 2022 10:51 WIB

Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan tidak ada partai politik yang tertarik dengan gagasan Jokowi 3 periode. Kendati relawan Jokowi terus menggaungkan ide ini, Arsul menyebut tidak ada partai yang menyepakati maupun menyambut positif.

Namun, Arsul menilai gagasan relawan yang menginginkan Jokowi 3 periode tidak menjadi soal. Menurut dia, sistem demokrasi yang dianut Indonesia memperbolehkan hal ini.

“Ya silakan saja relawan itu seperti itu. Itu kan rakyat Indonesia, dalam demokrasi kan boleh saja tidak dilarang,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya, Rabu, 30 November 2022.

Arsul menegaskan bahwa untuk merealisasikan gagasan ini diperlukan amandemen UUD 1945. Ia menegaskan bahwa saat ini, MPR tidak pernah membahas gagasan ini. “Soal tiga periode itu sudah tutup buku. Sudah dianggap selesai,” kata dia.

Adapun rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan. Perpanjangan periode Jokowi disebut-sebut bisa ditunaikan melalui celah ini.

Advertising
Advertising

Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Arsul menjelaskan, MPR belum menentukan waktu pengkajian PPHN tersebut. Toh, kata dia, MPR baru mengagendakan sidang istimewa dalam rangka menyetujui pembentukan panitia ad hoc.

Arsul menyebut tujuan panitia ad hoc ini untuk mengkaji dan mendalami PPHN. “Tapi kalau digelindingkan dan segala macam, kita stop lagi nanti,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan isu Joko Widodo alias Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.

“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Adapun gerakan relawan Jokowi yang terus menggaungkan 3 periode disebut Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik. Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.

“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.

Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema dalam acara ini.

Mardani mengatakan Presiden Jokowi hendaknya tidak melulu sibuk dengan relawan jelang Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Presiden mesti berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.

“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara,” kata Mardani.

Baca juga: Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya