TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung mengabulkan permintaan yang diajukan oleh Pengalangok Jilah atau Panglima Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Agustinus. TBBR adalah salah satu organisasi masyarakat suku Dayak yang fokus pada pelestarian budaya dan sebagai benteng pertahanan terakhir adat setempat.

Agustinus meminta adanya kuota khusus bagi anak-anak Dayak agar dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri dengan mudah. Permintaan ini disampaikan langsung di depan Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Mengenai tadi, permintaan dari Panglima tadi, saya sudah bisikin ke Kapolri, nanti saya bisikin lagi ke Panglima," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 29 November 2022.

Baca juga: Pasukan Penjaga Adat Dayak Beri Pesan soal Proyek IKN di Depan Jokowi

Setelah ini, Jokowi menyebut Kapolri akan langsung melaksanakan perintahnya. "Diberikan kuotanya berapa saya enggak tahu, itu di Kapolri," ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, permintaan ini disampaikan langsung oleh Agustinus dalam Bahaupm Bide Bahana, acara adat tahunan yang mempertemukan masyarakat dan raja. Acara ini diisi oleh rangkaian ritual adat sebagai bentuk rasa syukur, meminta keselamatan, dan menjauhkan dari bencana.

"Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan," kata Agustinus. Ucapan Agustinus ini mendapat sorakan dari masyarakat adat yang hadir dalam acara ini.

Selain mengajukan permintaan soal kuota pendidikan di TNI dan Polri, Agustinus juga
menyampaikan pesan khusus terhadap proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ia menyampaikan ke Jokowi bahwa Pasukan Merah TBBR mendukung proyek IKN.

"Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik di sumber daya manusia, juga infrastruktur," kata Agustinus.

Sebelum Agustinus berpidato, Jokowi lebih dulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat adat suku Dayak, yang telah mendukung proyek IKN Nusantara. Jokowi menyampaikan dukungan ini sangat dibutuhkan bagi proyek yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tersebut.

"Apakah saudara betul-betul mendukung benar?, benar Ibu Kota Nusantara di Kalimantan?" tanya Jokowi. Mereka yang datang pun kompak menjawab, "benar".

Di lapangan, tidak semua masyakarat lokal mendukung IKN. Meski demikian, pemerintah berjanji tidak akan menggusur warga asli dan masyarakat adat di wilayah IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sudah memperluas kawasan inti ibu kota dari 5.600 hektare menjadi 6.700 hektare.

“Tidak ada (penggusuran). Kami akan berikan program-program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.

Baca juga: Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba