TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyarankan pemerintah untuk memperjelas maksud dari klausa menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Adapun aturan mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Bab II RKUHP.

Taufik menilai klausa ini mesti dibatasi dalam bentuk fitnah, yakni tuduhan yang diketahui tidak benar. Dia menyebut pembatasan ini diperlukan untuk menjaga demokrasi dari perilaku otoritarian.

“Jadi kalau seseorang melakukan penyerangan, masuk kategori menuduh sesuatu yang tidak benar. Ini untuk menjaga negara demokrasi agar tidak mengarah ke otoriarian,” kata Taufik dalam rapat kerja DPR Komisi Hukum bersama Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 9 November 2022.

Taufik mengusulkan hal yang sama terhadap aturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa umum. Menurut dia, penghinaan ini hendaknya dibatasi bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan fitnah atau tuduhan yang diketahui tidak benar.

“Jadi buktinya objektif, kalau penghinaan subjektif. Kalau kita buat ukurannya jadi objektif, yaitu menuduh sesuatu yang tidak benar atau fitnah, semuanya jadi objektif sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kemenkumham menampung masukan DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bakal menampung catatan yang dipaparkan Komisi Hukum. Adapun usulan Taufik disebut Eddy dimaksudkan untuk mencegah multitafsir. Ia meminta anggota dewan untuk memasukkan catatan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Karena kita baru membahas pada tanggal 21 November, jadi silakan saja untuk memasukkan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dewan ke dalam inventaris masalah,” kata dia.

Edward menampik jika aturan ini bakal membatasi kebebasan berpendapat dan demokrasi. “Kebebasan berekspresi diwujudkan salah satunya dalam unjuk rasa. Pemerintah ingin menyatakan di dalam penjelasan itu bahwa unjuk rasa tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah,” kata dia.

DPR Komisi Hukum menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan agenda pemaparan hasil dialog publik tentang RKUHP pada Rabu, 9 November 2022. Edward menerangkan ada lima pasal yang dihapus dalam draft akhir RKUHP.

Pada 6 Juli 2022, RKUHP memuat 632 pasal. Sementara pada 9 November 2022, pasal RKUHP berkurang menjadi 627. Adapun perubahan ini dibagi menjadi empat bagian, yakni reformulasi, penghapusan, penambahan, dan reposisi.

Baca: Pasal Hukum Adat di RKUHP Jadi Sorotan Anggota DPR