TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria, Henry Yosodiningrat, menjelaskan alasan pihaaknya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Henry, eksepsi adalah keberatan terhadap surat dakwaan dan diajukan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP.

“Kami secara jujur dan harus jujur ya, mengakui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil dari satu surat dakwaan,” kata Henry setelah sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober 2022.

Henry menyatakan pihaknya tidak perlu mengajukan eksepsi sekaligus untuk menghormati asas peradilan cepat, murah, dan sederhana.

Jaksa dinilai tak memaparkan perbuatan pidana Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Pengacara gaek tersebut pun menjelaskan soal protes yang dia ajukan soal dakwaan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam sidang. Henry sempat ditegur hakim karena mengkritik dakwaan itu.

Menurut Henry, dalam jaksa dalam paparan dakwaannya tidak memaparkan secara jelas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan. Menurut dia, perbuatan pidana justru dilakukan orang lain.

“Misalnya diundang oleh Ferdy Sambo, kemudian datang, ya, kemudian bersama dengan Ferdy Sambo melaporkan ini. Jadi tidak ada perbuatan terdakwa, melainkan perbuatan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa, itu saja,” ujar Henry.

Karena tidak ada eksepsi, hakim memutuskan melanjutkan sidang Hendra pada pemeriksaan saksi-saksi pada minggu depan atau Kamis, 27 Oktober 2022.

Dakwaan untuk Hendra dan Agus

JPU mendakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria karena merintangi upaya penyidikan pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Keduanya terlibat dalam upaya penghilangan rekaman kamera keamanan atau CCTV di sekitar rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Hendra dan Agus menghadapi dua dakwaan. Pada dakwaan pertama, JPU mendakwa keduanya dengan dakwaan primer Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan kedua, JPU menjerat mereka dengan Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria, terdapat lima terdakwa lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, AKBP Arif Rahman Arifini, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto. Khusus untuk Sambo, berkas dakwaannya dijadikan satu dengan kasus pembunuhan Brigadir J.