TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024 mendatang. Dia menyatakan sikap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet.

“Ada yang mengatakan supaya mendesak meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintah. Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap dan komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh,” kata Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2022.

Surya Paloh ungkit soal dukungan NasDem saat kenaikan BBM

Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM. Kala itu, Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini.

Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan NasDem mendukung sepenuhnya kebijakan menaikkan harga BBM.

“Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana ada 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya satu yang menyatakan jalan terus bersama pemerintah dengan kebijakan kenaikan BBM,” kata dia.

Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM, NasDem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi.

“Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi makan siang berdua. ‘Pak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Kenaikan BBM ini 6 fraksi tidak sepakat, hanya 1 fraksi yang sepakat. Ini kalau tidak fraksi paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini’,” kata Surya.

Selanjutnya, Jokowi menyatakan ada rencana reshuffle kabinet

<!--more-->

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau penggantan menteri di kabinetnya tak lama setelah NasDem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya.

PDIP mendesak NasDem keluar dari kabinet

Desakan agar NasDem keluar dari kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menyindir dengan menyatakan 'Biru keluar dari pemerintahan Jokowi'. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelaskan soal lukisan di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945.

“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Ahad, 9 Oktober 2022.

Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana reshuffle. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat.

“Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi. Karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022.

Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai NasDem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi.

“Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk mengevaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi misi Presiden,” ujarnya.