INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, (HNW) mengharapkan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan kontribusi yang lebih konkrit dan solutif untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya untuk kaum perempuan.

HNW menyatakan bahwa era reformasi membuka seluas-luasnya kaum perempuan Indonesia untuk berperan. “Maka sudah sangat sewajarnya bila Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia mengisi ruang itu dengan memaksimalkan potensi dan jaringannya untuk memberikan kontribusi yang lebih konkrit dan solutif,” kata Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan dengan Pengurus Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Pengurus BMIWI yang hadir adalah Ketua Presidium Dr. Hartini Salama, M.M, didampingi para pengurus lainnya, dari beragam Organisasi Wanita Perempuan tingkat Nasional.

Ia pun mendorong BMIWI untuk memaksimalkan potensi dengan tidak mubazirkan dan membiarkan ruang keterbukaan ini. Ruang terbuka itu di antaranya ruang pemberdayaan SDM termasuk untuk kaum milenial, media sosial, pemberdayaan ekonomi, ruang berpartisipasi di dunia publik termasuk dakwah, juga ruang di dunia politik. Dalam konteks politik, misalnya, tidak ada hambatan bagi muslimin dan muslimat untuk menduduki posisi yang tinggi di pemerintahan. Juga tidak ada hambatan untuk berkontribusi menghadirkan regulasi atau mengkoreksi regulasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

“Mestinya BMIWI dengan segala jaringan dan potensinya, dapat mengisi dan memaksimalkan ruang keterbukaan ini,” tuturnya. Apalagi, lanjut HNW, ketika umat mendapatkan kekuasaan, pastilah orientasinya bukanlah untuk melakukan kedhaliman dan kejahatan seperti yang dipahami dari ungkapan yang populer “power tend to corrupt, absolutely power absolutely corrupt”, atau kekuasaan yang cenderung melanggar hukum dan korup, melainkan dalam visi umat, kekuasaan untuk berkhidmat, melayani, dan peduli. “Semakin kewenangan dan kekuasaan didapat, maka semakin banyak yang kita pedulikan, bantu dan selamatkan. Orientasinya seperti itu,” katanya.

HNW juga mengingatkan untuk waspada karena ada kecenderungan sejumlah pihak yang mengisi ruang keterbukaan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti LGBT, komunisme, atheism, separatisme, mengadudomba sesama anak bangsa, mengeksploitasi SDA, dan merusak lingkungan.

Untuk itu HNW mengusulkan agar BMIWI mempunyai lembaga think tank yang menganalisa dan mempersiapkan kajian-kajian yang memberi jawaban, alternatif, dan arahan, sehingga kegiatan BMIWI akan betul-betul menjadi solusi, memberikan kontribusi, dan menyelesaikan masalah ke depan.

Selain itu, BMIWI juga harus menguatkan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak. Baik kolaborasi di internal BMIWI maupun kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang sudah mapan, seperti Muslimat NU atau Aisyiyah Muhammadiyah, sehingga memaksimalkan potensi umat keseluruhan untuk menjadi barisan besar.

“Dalam perjuangan membela Umat dan Bangsa, kita tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dan bekerja sama. Begitulah sunnah Islam dan hajat kehidupan untuk atasi tantangan. Sebagai badan musyawarah, BMIWI sudah menggambarkan kerjasama antara ormas-ormas Islam,” kata HNW.

Ketua Presidium BMIWI, Dr. Hartini Salama, MM, menjelaskan di BMIWI ada 38 organisasi Islam wanita yang tergabung di antaranya Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, BKMT, Muslimat Al Washliyah, Muslimat Al Ittihadiyah, Salima, Mushida, Muslimah PUI dan lainnya.

“Kegiatan BMIWI antara lain pendidikan, dakwah, ekonomi, hukum. Misinya adalah perjuangan Islam, menjadikan muslimah-muslimah tangguh. Muslimah mempunyai kekuatan yang besar jika bersatu,” ujarnya. (*)