Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 2 Oktober 2022 17:46 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato kebangsaan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022. Dalam pidato kebangsaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut sedang intens dengan 2 partai terkait rencana koalisi dan strategi Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu 2024, serta membahas isu-isu nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Puan Maharani konsisten menguat dalam dua bulan terakhir dalam pilihan elektoral masyarakat sebagai calon presiden atau Capres 2024. Hal tersebut terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang digelar baru-baru ini.

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7. Elektabilitas AHY terus naik dari Juni (2,1 persen), Agustus (2,9 persen), dan September (4,4 persen). Begitu pun dengan Puan.

"Puan Maharani juga naik menjadi 1,9 persen (September)," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan rilis, Ahad, 2 Oktober 2022. Pada Juni dan Agustus, elektabilitas Puan baru di angka 0,7 persen dan 1,3 persen.

Satu nama lain yang masih mengalami kenaikan elektabilitas adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dari Juni (2,4 persen), Agustus (1,9 persen), dan September (3 persen).

Sementara itu, nama-nama lain cenderung fluktuatif turun naik. Di posisi tiga besar misalnya, ada elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turun naik. Dari Juni dengan 29 persen, Agustus (24,5), dan September (29 persen).

Advertising
Advertising

Sementara elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalami penurunan. Prabowo dari Juni (20,3), Agustus (21,3), dan September (19,6). Sementara Anies dari Juni (18,5), Agustus (19,3), dan September (17,4).

Adapun nama-nama lain juga mengalami penurunan elektabilitas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Juni (10,3), Agustus (10,4), anjlok menjadi September (8,7). Demikian juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga bahkan tidak masuk dalam 10 besar.

Adapun rincian 10 besar dari simulasi 19 nama yaitu sebagai berikut:

1. Ganjar: 29 persen
2. Prabowo: 19,6
3. Anies: 17,4
4. Ridwan: 8,7
5. AHY: 4,1 persen
6. Sandiaga: 3 persen
7. Puan: 1,9 persen
8. Khofifah Indar Parawansa: 1,8 persen
9. Erick Thohir: 1 persen
10. Mahfud Md: 0,9 persen

Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat elektabilitas PDIP masih jadi yang tertinggi setelah kenaikan harga BBM. Ini karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.

"PDIP paling diuntungkan kalau approval presiden mengalami recover," kata Burhanuddin dalam paparan rilis, Minggu, 2 Oktober 2022.

Rincian lengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. PDIP: 26 persen
2. Gerindra: 11,9 persen
3. Golkar: 9,8 persen
4. Demokrat: 8,3 persen
5. PKS: 7,1 persen
6. PKB: 6 persen
7. NasDem: 4,4 persen
8. Perindo: 3,9 persen
9. PPP: 2,3 persen
10. PAN: 1,1 persen

Survei digelar oleh Indikator pada 13-20 September 2022 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Survei ini memliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Survei Capres 2024 CSIS: Anies Unggul Head to Head terhadap Ganjar

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

12 menit lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

3 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

21 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

23 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya