INFO NASIONAL -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, peluncuran Global Blended Finance Alliance pada penyelenggaraan Development Ministerial Meeting (DMM) yang berlangsung di Belitung, September 2022 lalu membidik peningkatan implementasi blended finance atau pembiayaan campuran menjadi salah satu hasil konkret dari pelaksanaan pertemuan tingkat menteri pembangunan tersebut.

“Dengan melebarnya ketimpangan antara negara dan di dalam negara itu sendiri, negara berkembang tidak dapat secara efektif mendanai pemulihan ekonomi pasca pandemi, meski sudah didukung dunia internasional. Maka, kita harus menentukan langkah inovatif untuk pendanaan target pembangunan, melalui mobilisasi skema pendanaan tambahan untuk sektor yang paling membutuhkan, seperti memanfaatkan pembiayaan campuran, blended finance,” kata Suharso yang juga berperan sebagai Chair of the G20 DMM.

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan yang menghambat kemampuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Saat ini, negara berkembang masih kekurangan USD 1,2 miliar per tahun, hanya untuk memenuhi jurang proteksi sosial dan 60 persen negara berkembang berisiko tinggi terkait utang. Tantangan ini juga meningkat akibat biaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan menyebabkan peralihan dana dari pencapaian SDGs.

Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi negara maju dan negara berkembang untuk saling mendukung pembangunan, salah satunya melalui skema pendanaan blended finance. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan campuran, blended finance, bagi negara-negara berkembang, dengan menunjukkan kepemimpinan dalam implementasi konkret yang akan dilaksanakan selanjutnya,” ujar Suharso.

Terkait blended finance, lanjut dia, DWG berhasil menyelesaikan G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries, including Least Developing Countries and Small Island Developing States sebagai salah satu dokumen keluaran atau deliverables G20 DMM.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Chair of Development Working Group (DWG) Scenaider CH Siahaan mengatakan, Indonesia menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance dengan target peningkatan pembiayaan campuran untuk pembangunan negara berkembang yang menjadi anggota G20.

“Itu kita (Indonesia) usulkan, kita menyusun principles untuk blended finance, jadi bagaimana mendatangkan pendanaan termasuk dari development fund, dari filantropi juga, dan juga dari private sector untuk melengkapi APBN-nya negara-negara berkembang tersebut,” kata Scenaider.

Penggunaan dana filantropi dan donor, misalnya, dapat mengurangi risiko potensial dalam investasi. “Keputusan untuk fokus pada blended finance berdasarkan pada kekhawatiran bahwa negara berkembang tengah menghadapi kekurangan pendanaan untuk memenuhi pembangunan yang sejalan dengan SDGs. Kami memahami bahwa ada sumber pendanaan lain, namun dibutuhkan lebih,” kata Scenaider.