INFO NASIONAL -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang juga menjabat sebagai Chair of the G20 Development Ministerial Meeting (DMM) menegaskan pentingnya multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal untuk menyelaraskan aksi kolektif dari negara G20. Komitmen multilateralisme atau reinvigorating multilateralism juga penting untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), utamanya melalui blended finance atau pembiayaan campuran.

“Saat ini, kita berhadapan dengan tantangan pembangunan yang belum pernah kita alami sebelumnya, yang diperkuat dengan pandemi dan ketegangan geopolitik. Hanya melalui multilateralisme yang terus diperbaharui, kita bisa melewati masa-masa menantang ini,” kata Suharso pada gelaran G20 DMM, pertemuan tingkat menteri pembangunan yang digelar di Belitung pada 7-9 September 2022.

G20 DMM menjadi puncak pelaksanaan Development Working Group (DWG) Meeting di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM, di antaranya percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs, perluasan skala pembiayaan inovatif yakni blended finance, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, optimalisasi perlindungan sosial adaptif, hingga transformasi ekonomi dengan implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim.

“Kami sebagai Presidensi dan Chair di forum ini, telah menyarikan komitmen-komitmen G20 yang akan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh anggota G20 dan komunitas internasional, di dalam suatu Chair’s Summary. Di dalam dokumen ini, Para Menteri Pembangunan sepakat untuk memperkuat komitmen kerja sama multilateralisme untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Suharso.

Selain itu, disepakati dua dokumen keluaran atau deliverables, yaitu G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including LDCs and SIDS; serta G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries, including LDCs and SIDS. Penyusunan dokumen tersebut ditujukan untuk menyokong Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diadakan di Bali pada 15-16 November 2022.

Suharso menuturkan, Indonesia tentu mempertimbangkan tensi geopolitik yang sedang berlangsung, beserta implikasi negatif yang ditimbulkan terhadap upaya untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Untuk itu, Indonesia menyepakati bahwa penyelesaian tantangan pembangunan hanya bisa dicapai dengan langkah maju dan kolaborasi antara seluruh negara anggota G20.(*)