Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Amirullah
Jumat, 30 September 2022 13:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Keputusan Presiden tentang pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kabar ini disampaikan oleh
Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan yang menerima langsung berkas pemecatan dari Polri.
"Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri," kata dia saat dihubungi, Jumat, 30 September 2022. "Itu ditandatangani tanggal 26 September."
Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan tersebut dari Polri. Sehingga, Istana lewat Sekretariat Negara menerbitkan Kepres pemberhentian Sambo ini.
"Tunggu aja, tunggu aja, pokoknya sudah nyampai aja," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2022.
Melanggar Kode Etik
Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) menetapkan Sambo melanggar kode etik kepolisian. Sidang etik memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH Ferdy Sambo dari Polri.
"Sanksi yang dijatuhkan, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Dedi dalam konferensi pers di Markas Besar Polri pada Jumat tengah malam, 26 Agustus 2022.
Sambo lalu mengajukan banding. Akan tetapi, KKEP Banding menolak banding Sambo atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dalam sidang banding yang digelar selama dua jam hari ini, Senin, 19 September 2022.
“Komisi banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo ,” kata Komjen Agung Budi Maryoto di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, 19 September 2022.
KKEP menyatakan perilaku pelanggar dinilai sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH dari anggota Polri.
Sidang banding Ferdy Sambo dipimpin oleh jenderal bintang tiga, yakni Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto. Adapun Wakil Ketua Komisi Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto. Kemudian anggota terdiri dari Irjen Wahyu Widada, Irjen Setyo Budi Mumpuni, dan Irjen Indra Miza.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
