Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rabu, 28 September 2022 16:01 WIB

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dengan tegas memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe mengenai dengan tudingan atas keterlibatan dalam proses penetapan tersangka Gubernur Papua itu oleh KPK.

"Somasi sudah dilayangkan kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe untuk secepatnya memberikan klarifikasi dalam waktu 2 x 24 jam. Jika tidak ada respon maka langkah hukum pencemaran nama baik akan tim kami tempuh," kata Paulus di Manokwari, Senin malam, 26 September 2022.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia?

Profil Paulus Waterpauw

Paulus menyatakan bahwa somasi terhadap tim kuasa hukum Lukas merupakan hak jawab atas tudingan sepihak. Tindakan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Lukas dinilai sebagai wacana kosong tidak berdasar dan berpotensi pada pencemaran nama baik.

"Saya mengingatkan tim kuasa hukum Lukas Enembe bahwa jangan terlalu jauh dalam membuat wacana yang tidak berdasar, tetapi hadapilah proses hukum yang sedang berjalan," kata Paulus, seperti dilansir dalam laman Tempo.co.

Advertising
Advertising

Lantas, siapakah sebenarnya sosok Paulus Waterpauw, petinggi pemerintahan Papua Barat?

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si. yang lahir pada 25 Oktober 1963 merupakan seorang Purnawirawan Polri. Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP sejak 21 Oktober 2021.

Anggota Polri kelahiran Fakfak ini berhasil menyelesaikan pendidikan Akademi Kepolisian pada 1987 di Surabaya. Pada 2002, Paulus memilih untuk mendaftarkan dirinya di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim). Lulus dari Sespim, Paulus Waterpauw kembali ke Papua dan langsung dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Mimika ketika di sana masih sering terjadi perang suku. Setelah dua tahun menjabat sebagai Kapolres Mimika, Paulus dipercaya menjabat sebagai Kapolresta Jayapura.

Pada 2014, ia yang sedang menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional berhasil lulus dan tiga tahun kemudian ia menjabat sebagai Kepala Polda Sumatra Utara. Jabatannya tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bernomor ST/1408/VI/2017, sebagaimana dikutip dari p2k.unkris.ac.id.

Paulus Waterpauw pun pernah menduduki beberapa jabatan di kepolisian, antara lain Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat (2000), Wakapolres Tangerang Polda Metro Jaya (2001), Penyidik Utama TK II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri (2009),Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI (2018), Kabaintelkam (2021), dan Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri (2021).

Paulus Waterpauwa pun pernah menjadi komandan upacara dalam rangka Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka. Ia menjadi komandan upacara ketika pangkatnya masih sebagai Kombes (Komisaris Besar Polisi).

Jabatan kepolisian terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Kini, Paulus Waterpauwa menduduki kursi Pj Gubernur Papua Barat sejak 12 Mei 2022.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca: Disomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya