TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Johan Budi, mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.

“Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2022.

Anggota Dewan Kolonel bertambah dan bisa terus bertambah

Menurut Johan Budi, Dewan Kolonel saat ini berisi 12 orang dan bakal bertambah. Mengingat nama yang digunakan adalah Dewan Kolonel, Johan menyebut terdapat dua jenderal yang didapuk memimpin kelompok ini. Mereka adalah Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Sementara Trimedya Panjaitan ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel.

Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP.

“Gak ada hubungannya sama Dewan Pengurus Pusat PDIP, ini inisiatif kami sendiri sebagai kader perorangan. Awalnya Mas Utut dan Mas Pacul engga ikut, kami mencari jenderal yaudah kita tunjuk saja,” ujarnya.

Dewan Kolonel disebut tak melanggar aturan partai

Johan turut menilai pembentukan Dewan Kolonel tidak melanggar aturan partai. Menurutnya, kader berhak untuk mendukung Puan Maharani, selama tidak melangkahi apa yang diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.

“Kita gak bermanuver. Boleh dong kader, siapa yang bisa melarang kader mendukung Mbak Puan? Tapi kan kita nggak melangkahi apa yang diputuskan Bu Mega. Apapun keputusannya, kita akan tegak lurus,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah keberadaan Dewan Kolonel. Menurutnya, para kader PDIP semuanya bersepakat dan disiplin bahwa terkait pilpres, hanya sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, yang memutuskan.

“Wah tidak ada itu. Anggota partai berdisiplin bahwa terkait dengan Pilpres, Ibu Mega yang putuskan,” kata dia kepada Tempo, Selasa, 20 Setember 2022.

Hasto menjelaskan, PDIP merupakan partai demokrasi yang tidak menggunakan struktur militer.

“Jadi tidak ada dewan kolonel ataupun apapun namanya terkait capres dan cawapres. Bagaimanapun juga capres dan cawapres kan belum ditetapkan oleh Ibu Ketua Umum,” kata dia.

Hingga saat ini, PDIP memang belum mengumumkan secara resmi siapa calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Selain Puan Maharani, partai berlogo banteng itu memiliki Ganjar Pranowo yang disebut sebagai calon potensial. Elektabilitas Ganjar bahkan terus menempati posisi pertama dalam berbagai survei, unggul jauh dari Puan.