Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Selasa, 20 September 2022 19:01 WIB

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, tiba untuk menghadiri sidang pelanggaran kode etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Dewan Pengawas KPK memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Lili Pintauli Siregar, karena mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan ada dua opsi mekanisme pasca surat presiden ihwal pengganti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar, diterima oleh Komisi III. Johan mengatakan jika ada 2 calon, kemungkinan bakal ada uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test, atau menggelar mekanisme pemilihan.

"Kalau sudah ada rapat pimpinan, dikirim ke Komisi III, baru dibahas. Kalau ada 2 calon, maka dibahas apakah perlu semacam fit and proper test atau pemilihan saja. Ini belum pernah terjadi, baru sekali," kata Johan saat dihubungi, Selasa, 20 September 2022.

Kendati begitu, Johan Budi menyatakan komisinya belum menerima surpres yang dikirim oleh Joko Widodo tersebut. Ia mengatakan surpres masih berada di pimpinan DPR. "Saya tahu kalau belum ada surat ke Komisi III. Masih di pimpinan DPR, karena di Komisi III belum ada," ujarnya.

Agenda Rapim

Sementara itu, anggota Komisi Hukum lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rapat pimpinan DPR bakal digelar pekan pada Senin, 26 September 2022. Rapat ini direncakan turut membahas surpres ihwal pengganti Lili.

Advertising
Advertising

"Jadi nanti hari Senin itu ada rapat pimpinan dan kemudian penugasan kepada komisi teknis terkait, yaitu Komisi III. Mekanismenya diserahkan kepada komisi III dan nanti komisi III akan memproses," kata Dasco di Gedung DPR, Selasa, 20 September 2022.

Dasco mengaku belum mengetahui mekanisme yang bakal digunakan Komisi III untuk menentukan pengganti Lili. Namun, ia mengatakan para usulan calon sudah pernah diuji pada periode sebelumnya.

"Saya pikir kemarin kan sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Nah dua nama yang katanya disampaikan Presiden itu terdiri dari nama-nama yang sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di periode lalu," kata dia.

Nama mantan jaksa, Johanis Tanak, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I Nyoman Wara, disebut-sebut menjadi calon pengganti Lili Pintauli. Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, mengatakan mendengar kabar tersebut.

"Saya dengar begitu, suratnya masih di pimpinan DPR," kata Arsul lewat pesan teks, Selasa, 20 September 2022. Arsul tak menjelaskan lebih jauh soal penyodoran kedua nama tersebut.

IMA DINI SHAFIRA | ROSENNO AJI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

12 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

1 hari lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya