TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menghadiri undangan pemeriksaan yang telah disampaikan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami akan lakukan pemanggilan kembali. Mohon Pak Lukas untuk hadir di KPK, atau misalnya pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami mohon kerja samanya, agar juga masyarakat ditenangkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang digelar Kemenkopolhukam pada Selasa, 19 September 2022.

Alex mengatakan KPK akan melakukan pemeriksaan secara profesional. "Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata dia.

Menurut Alex, narasi yang dikembangkan saat ini seolah olah KPK melakukan kriminalisasi kepada Gubernur Papua itu karena hanya menyangkut uang Rp 1 miliar.

"Dalam proses penyidikan baru Rp 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen," ujar Alex.

Menurut dia, perkara yang lain juga tengah dikembangkan KPK. Salah satunya adalah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan ratusan miliar rupiah transasksi mencurigakan.

"Kepada penasihat hukum Lukas Enembe, kami mohon kerja samanya," kata dia.

Alex mengatakan, KPK saat ini berdasarkan undang undang yang baru memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan).

"Kalau nanti Pak Lukas Enembe bisa tunjukkan dari mana uang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya dari tambang emas, ya sudah pasti akan kami hentikan," kata Alex.

Karena itu KPK meminta Lukas Enembe bersedia diklarifikasi. Dia mengatakan, KPK juga menghormati hak hak Lukas Enembe.

"Kalau nanti juga pak Lukas ingin berobat, kami pasti akan memfasilitasi. Hak hak tersangka akan kami hormati," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai ratusan miliar. Dia menyatakan bahwa Lukas tak hanya menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi bernilai Rp 1 miliar seperti yang digaungkan penasihat hukumnya.

"Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp 1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar," kata Mahfud pada kesempatan yang sama kemarin.

Mahfud menyatakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan 12 hasil analisis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPATK juga disebut sudah memblokir atau membekukan rekening politikus Partai Demokrat itu sebesar Rp 71 miliar.

Lukas, menurut Mahfud Md, terjera korupsi dalam hal dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON. Selain itu, Lukas juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: 6 Dugaan di Kasus Lukas Enembe: Judi hingga Penyelewengan Dana PON