TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan agar istilah koalisi partai politik (parpol) tidak perlu dilanjutkan karena mengandung kerancuan. Menurut Presiden kelima RI itu, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol.

“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 16 September 2022.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Di mana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujarnya.

Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi partai politik, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.

“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.

Megawati tak mau disebut oposisi saat pemerintahan SBY

Megawati menyebut kerja sama seperti itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia kemudian mencontohkan sejumlah pemberitaan televisi yang mengabarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani melahirkan tiga kesepakatan.

“Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya ini dapat diubah atau tidak, yang kerja sama bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah,” kata Megawati.

“(Kalau sistem koalisi) Jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi," ujarnya menambahkan.

Ia pun menyebut dirinya juga enggan dibilang oposisi ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam, di mana PDI Perjuangan kerap disebut-sebut sebagai oposisi.

"(Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet,” ucapnya.

Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. “Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Baca: SMRC Sebut Tantangan Berat Bagi PDIP Jika Calonkan Puan Maharani di Pilpres 2024