Sebelumnya, sejak pukul 12.00, berlangsung pembicaraan intensif antara Gubernur Tallo yang didampingi Kapolda NTT, Danrem 161/Wirasakti, serta staf Gubernur lainnya dengan beberapa wakil pengungsi di ruang kerja gubernur. Pada pukul 13.45, wakil pengungsi keluar dan menjelaskan hasil pembicaraan itu dengan sekitar 20 wakil pengungsi lainnya.
Sekitar pukul 14.00, Gubernur, Kapolda NTT dan Danrem 161/Wirasakti meninggalkan kantor Gubernur.
Sementara itu, selain menerangkan hasil pembicaraan dengan Gubernur NTT, Ndoen juga menjelaskan hasil yang diperolehnya dari Jakarta. Ia antara lain mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPR, Akbar Tanjung. "Kepada Ketua DPR saya laporkan, suratnya untuk Presiden Wahid (soal penggantian aset pengungsi) yang dikirim beberapa bulan lalu ternyata tidak sampai ke Setneg. Untuk itu, Ketua DPR akan mencari tahu terhalang di mana (surat itu). Saya juga sudah cek ke Setneg ternyata surat itu tidak ada di Setneg," jelas Ndoen.
Ia menjelaskan pula bahwa dirinya telah bersurat ke Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri, lewat sekretaris wakil presiden, mengenai situasi di Kupang dan NTT. Khususnya menyangkut keberadaaan dan tuntutan para pengungsi. Surat itu juga meminta Wapres agar masalah penggantian aset pengungsi Tim-Tim ini dibicarakan di dalam rapat Kabinet, jelas Ndoen.
Menyangkut pembicaraan dengan Gubernur NTT, Ndoen mengatakan, Tallo menginformasikan bahwa pada 30 Januari 2001 nanti ada rapat di Bali yang juga membicarakan masalah aset pengungsi yang ditinggalkan di Tim-Tim saat keadaan kacau setelah jajak pendapat. "Pak Gubernur minta agar nanti tiga wakil pengungsi berangkat ke Bali untuk membicarakan masalah ini. Biayanya ditanggung pemerintah NTT," jelas Ndoen.
Setelah mendapat penjelasan ini, para pengungsi tampak puas. Mereka kemudian bersedia meninggalkan Kantor Gubernur NTT. (Ronald Amapiran)
