TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat siber, Doni Ismanto Darwin mengatakan peretasan seperti yang dilakukan Bjorka kerap terjadi karena penegakan hukum digital di Indonesia lemah.

Pengamat dari Founder IndoTelko Forum ini juga menilai bahwa pemerintah selalu tidak pernah transparan soal adanya kebocoran data.

"Pemerintah tidak transparan juga soal penanganan setiap data yang bocor. Mana ada penyelesaian yang jelas untuk setiap kasus. Akhirnya pengelola data beranggapan business as usual," kata Doni saat dihubungi Senin 12 September 2022.

Kebocoran data ini menurut Doni juga karena pemerintah tidak pernah menganggap data pribadi sebagai sesuatu yang penting. Padahal data tersebut bisa jadi disalahgunakan oleh oknum tertentu. "Karena kita nggak pernah anggap data itu penting," ucapnya.

Teror Bjorka Harus Jadi Bahan Koreksi

Masalah kebocoran data pribadi ini kembali mencuat setelah peretas yang mengaku bernama Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan sejak awal September 2022. Lewat akun Twitter @bjorkanism, ia mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate hingga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bjorka mengklaim telah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompresi dan 189 MB sebelum dikompresi. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to.

Pada 6 September 2022, Bjorka juga diduga membocorkan dan menjual 105 juta data kependudukan. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Menanggapi itu, Doni mengungkapkan bahwa saat ini kebocoran itu memang benar adanya. Namun belum dipastikan betul mengenai di mana letak kebocorannya.

"Ini kan sudah diakui ada beberapa datanya yang valid, jadi itu memang ada. Yang belum clear kan bocornya dimana," katanya.

Doni menambahkan bahwa teror Bjorka ini semestinya menjadi bahan koreksi dari pemerintah. Pemerintah semestinya tidak buang waktu dan segera melakukan perbaikan.

"Terkait fenomena Bjorka ini, saya melihat ini harusnya jadi koreksi bagi pemerintah.
Jangan buang-buang waktu, men -denial atau saling tuding. Tapi kolaborasi dengan lihat kelemahan di mana untuk diperbaiki," kata Doni.

"Ke depan yang kayak Bjorka itu akan banyak," tambahnya.

Baca juga: Soal Kebocoran Data oleh Bjorka, Mahfud Md: Bukan Data yang Rahasia