TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menanggapi dugaan adanya intervensi Istana dalam konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, tidak semua hal mesti dikaitkan dengan Istana.

“Jangan semuanya seret-seret istana. Aneh banget tuduhan begini,” kata Faldo saat dihubungi, Senin, 12 September 2022.

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Hal ini dilihat dari cepatnya penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM ihwal pengesahan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Jarak pengajuan dan pengesahan SK hanya memakan waktu tiga hari.

Menurut Faldo, tiap partai telah memiliki mekanisme dan AD/ART masing-masing. Pemerintah, kata dia, hanya menjalankan tugas untuk melindungi hak setiap partai dan warga negara.

Adapun penerbitan SK pengesahan Mardiono yang dinilai kilat, menurut Faldo telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ia mengatakan memang ada proses administrasi yang mudah dan sulit. “Kan ada yang prosesnya mudah, ada juga yang proses administrasinya lebih sulit. Ini semua sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Kepentingan Pemerintah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai ada keterlibatan Istana dalam pengesahan Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum.

“Kemenkumham itu kan bagian dari Istana itu sendiri. Saya melihat tanpa intervensi dari Istana, ya Mardiono tidak akan sah,” kata Ujang saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.

Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat.

“Ini soal kecenderungan pemerintah mendukung salah satu kubu, mana kubu yang bisa dipegang dan mana kubu yang bisa disingkirkan,” kata dia.

Adapun Ujang menilai ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, telah membuat kecewa pihak Istana. Salah satunya, kata dia, saat Suharso disinyalir akan digeser ke posisi Menteri Pendayagunnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Tapi Suharso nggak mau, tetap ingin di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Hal begitu tentu dianggap tidak manut dan membangkang. Maka tidak aneh dan tidak heran ketika ada di luar negeri, Suharso lalu dikudeta,” ujarnya.

Membuka Dosa

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Istana perlu membuka dosa yang dilakukan Suharso kepada pemerintah dalam posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari Istana, maka hal ini mesti dibuka.

“Jangan-jangan memang Suharso telah melukai perasaan Istana, karena cepat sekali proses pencopotan ketua umum,” kata Adi saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.

Menurut Adi, ada kemungkinan Istana mulai kecewa dengan Suharso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Suharso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menegaskan bahwa konflik yang melanda tubuh partainya murni konflik internal. Menurutnya, para kader ingin menyelamatkan partai dari berbagai polemik ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, yang sudah meluas.

“Dan ini murni internal partai, karena kami ingin menyelamatkan partai supaya tidak terkontaminasi oleh persoalan ketua umum, persoalan Pak Harso. Sehingga dengan segala hormat, teman-teman berdasarkan pendapat hukum mahkamah partai ya kita dengan berat hati memberhentikan Pak Harso,” kata dia saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.