TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha, membantah adanya campur tangan istana dalam konflik internal partainya. Menurut dia, klaim kubu Muhammad Mardiono bahwa mereka telah mendapatkan dukungan dari istana hanya klaim sepihak.

Tamliha mengakui bahwa kubu Mardiono melalui mantan Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy sempat mendatangi kediaman Suharso Monoarfa pada Senin lalu, 5 September 2022. Dalam petemuan itu Romy menyatakan mendukung kubu Muhammad Mardiono yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum hasil Mukernas Serang.

Romy, menurut Tamliha, juga mengklaim telah menemui Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membicarakan konflik di tubuh PPP. Kala itu Romy juga mengklaim sudah mendapat sinyal dari Istana untuk menengahi konflik di partai berlambang ka’bah ini.

“Tapi itu hanya klaim. Apa urusannya dia menemui Presiden? Apa urusannya dia menjadi mediator dan siapa yang menunjuknya?,” kata Tamliha saat ditemui di Hotel Aston Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 September 2022.

Tamliha menyatakan Romy hadir saat Suharso mengundang sejumlah pengurus harian PPP dalam pertemuan darurat. Suharso meminta pertimbangan dari para pengurus harian.

Wakil Ketua DPP PPP Arsul Sani juga mengkonfirmasi jika Romy sudah menemui Suharso. Dia mengatakan Romy termasuk mediator untuk menengahi kisruh internal partai. Menurutnya, Suharso kerap menganggap Romy sebagai anak sulungnya.

“Senin ada pertemuan Suharso dengan Romy,” kata Arsul.

Sementara itu, Suharso Monoarfa meminta untuk tidak membawa nama Presiden maupun lembaga negara manapun dalam konflik yang melanda PPP. Menurutnya, presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini.

“Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga negara,” ujarnya.

Suharso turut meminta agar konflik segera berakhir. Menurutnya, konflik yang melanda internal PPP melelahkan dan harus segera dihentikan. Ia mengingatkan gelaran pemilihan umum (pemilu) yang sudah dekat dan meminta pihak yang tidak berkenan konsolidasi untuk minggir.

Dia juga menegaskan jika tetap masih menjadi Ketua Umum PPP. Sebab, kata dia, hasil keputusan mukernas tidak sah mengingat menyalahi aturan AD/ART partai.

“Sesuatu yang awalnya tidak sah maka produk hukum yang dihasilkan tidak akan sah. Saya juga sudah melapor ke Menteri Hukum dan HAM dan dia memahami itu. Pada saatnya, nanti kami akan melayangkan surat banyak sekali ke Kepolisian RI, Kemenkumham, semua dalam rangka meletakkan kembali,” ujarnya.

Konflik internal di tubuh PPP dipantik oleh pidato Suharso Monoarfo soal amplop kiai pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, 15 Agustus lalu. Pidato Suharso itu dianggap menyinggung para kiai.

Suharso Monoarfa mengaku telah menjelaskan soal pidato itu kepada para kiai petinggi PPP. Akan tetapi, dia dicopot dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar pada Senin, 5 September 2022 di Hotel Swiss Beliin Modern Cikande, Serang. Dalam acara itu, Muhammad Mardiono pun ditetapkan sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.