TEMPO.CO, Jakarta - Lubang galian sedalam 10 meter menganga tak jauh dari pintu Wisma Negara di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta yang sering dilalui oleh tamu-tamu penting Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pilar-pilar beton menyangga lubang berpenampang sekitar 1.300 meter persegi tersebut. Sejumlah pekerja pun tampak sibuk mengerjakan proyek konstruksi di dasar lubang, pada tengah hari terik, Selasa, 6 September 2022.

Lubang inilah yang menjadi bagian dari proyek revitalisasi sistem kelistrikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Proyek yang ditargetkan rampung akhir tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Istana, karena baru kali ini infrastruktur kelistrikan di sana dirombak total secara besar-besaran sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Sejak merdeka, kondisi infrastruktir kelistrikan kita, baru tahun ini diperbarui," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana, sesaat sebelum meninjau lokasi proyek.

Tempo menyaksikan pengerjaan proyek yang tak jauh dari Gedung Sekretariat Negara dan air mancur Istana tersebut. Posisi dari proyek yang dinamai Underground Powerhouse Istana tersebut berlokasi persis di Jalan Majapahit, yang menghadap ke gedung PT Berdikari (Persero) di seberang Istana.

Jika melintas di Jalan Majapahit, maka terlihat proyek ini ditutupi dengan papan pembatas putih. Beberapa perusahaan yang terlibat tertera di sana, mulai dari PT PLN Enjiniring, PT Mahakam Jaya Sejahtera, hingga PT Nindya Karya (Persero).

PLN Enjiniring tak lain adalah anak usaha dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, yang menjadi aktor utama dalam pengerjaan proyek. Sehingga, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, yang disapa Darmo, ikut hadir memberi penjelasan kepada Heru soal proyek yang sedang digarap.

Ada sejumlah infrastruktur yang diperbaiki, dari pembangkit, aliran, kabel, Uninterruptible Power Source (UPS), hingga genset. Berbagai infrastruktur ini akan diganti secara bertahap. "Itu semuanya baru. Sehingga 50 tahun, mungkin 100 tahun ke depan, lifetime-nya lebih lama," kata Heru.

Dinamakan underground karena instalasi listrik yang sedang dibangun memang ditanam di bawah tanah, tidak seperti kondisi saat ini yang masih di atas permukaan tanah. Sebanyak 4 unit genset disiapkan untuk ditanam di bawah tanah di lokasi ini.

Awalnya infrastruktur listrik hanya dibangun seperti biasa di atas tanah. Tapi Istana ingin di bawah tanah, sehingga pengerjaan proyek ini pun harus tertunda dari jadwal semula. "Mundur satu tahun," kata Heru.

Kini proyek pun tengah berjalan. Setelah rampung, permukaan tanah yang semula datar nantinya akan lebih tinggi 1,2 meter. Tapi permukaan atasnya tidak akan dipakai untuk parkiran kendaraan, melainkan hanya akan ditanami rumput saja.

Bak Instalasi Gedung Putih

Darmo pun tak kalah bersemangat menjelaskan proyek bersejarah ini kepada Heru. Ia menyebut proyek infrastruktur listrik di bawah tanah ini serupa dengan yang dibangun di Amerika Serikat, salah satunya di White House atau Gedung Putih, kantor Presiden AS.

"Disamarkan, jadi tidak kelihatan sama sekali," kata dia. Inilah yang sedang dikerjakan PLN di proyek ini, di mana sistem dibuat berlapis dari genset, diesel, hingga UPS, yang semuanya ditanam di bawah tanah.

Darmo menyebut awalnya jaringan berlapis ini hanya diperuntukan untuk area kerja Jokowi saja. Rencana diubah, sehingga jaringan berlapis kini dipakai di seluruh penjuru Istana. "Sekarang semuanya kami rombak, ini jauh lebih kokoh," kata dia.

Beberapa perombakan contohnya menyasar pada pasokan listrik untuk Istana. Semula hanya dipasok oleh dua Gardu Induk (GI) saja. Tapi dengan proyek ini, akan ada empat pasokan aktif dari luar yang menopang Istana yaitu GI Ketapang, GI Mangga Besar, GI Budi Kemuliaan, hingga GI Gambir Lama. Imbasnya, aliran listrik Istana semakin andal.

Perombakan juga dilakukan pada gardu yang ada di dalam Istana. Contohnya Gardu P16 yang selama ini menyatu dengan gedung Wisma Negara. Kondisi tersebut membuat gardu padat dengan peralatan, kondisi kurang aman bagi operator, dan berpotensi terhadap gangguan eksternal. Maka lewat proyek ini, gardu itu ditanam di bawah tanah dan menyatu dengan Underground Powehouse.

100 Persen Energi Hijau

Tak hanya mengubah infrastruktur listrik, tapi juga membuatnya ramah lingkungan. Sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di sejumlah daerah juga ikut memperoleh Renewable Energy Certificate alias Sertifikat Energi Terbarukan dari PLN.

Penyerahan ini menandakan listrik yang mengalir ke Istana semuanya bersumber dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan atau EBT alias energi hijau. "Sudah 100 persen," kata Heru dalam seremoni penyerahan REC di Istana.

Keenam Istana tersebut yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor dan Istana Cipanas di Jawa Barat, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring di Bali. Darmo menyerahkan sertifikat ke masing-masing perwakilan pengelola Istana.

Tak hanya menyerahkan Sertifikat Energi Terbarukan, PLN juga menyerahkan 35 motor listrik yang akan digunakan di lingkungan Istana Kepresidenan. Ke depan, Heru membuka peluang untuk pembuatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di lingkungan Istana.

Darmo senang karena Istana ikut menjadi garda dalam memerangi perubahan iklim dengan beralih ke energi hijau. Sehingga hari ini, kata dia, listrik yang mengalir ke Istana dijamin sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon alias 0 persen.

"Contoh dari Istana ini (Istana Negara dan Istana Merdeka) menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dari Kamojang," kata Darmo. PLTP Kamojang ini berlokasi di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Darmo bercerita dirinya pertama kali menerima informasi bahwa Istana mau membeli Sertifikat Energi Terbarukan dari Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril. Ia sempat tak percaya dengan informasi yang disampaikan. "Pak Bob, beneran nih Istana mau beli? waduh futuristik amat," kata Darmo terkekeh.

Tapi peralihan setrum di Istana menuju energi hijau ini bukan berarti tampa tambahan biaya. Istana harus merogoh biaya tambahan mencapai Rp35 per Kilowatt-hour (kWh). Akan tetapi, Darmo menyebut tambahan biaya ini sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan harga sertifikat di pasar internasional yang mencapai Rp70 sampai 80 per kWh.

"Kami hanya sekitar Rp35 per kWh, karena kami tak mengambil untung," kata Darmo. Ini hanya tambahan dari daya awal yang sekitar Rp900 per kWh untuk tegangan tinggi dan Rp1.547 untuk rumah tangga.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.