TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut argumentasi pemerintah mengalihkan subsidi BBM fiksi dan bohong. Menurutnya, banyak masyarakat yang bergantung pada subsidi tersebut.

“Argumentasi bahwa BBM dialihkan subsidi karena dinikmati orang-orang kaya itu argumentasi bohong, fiksi,” kata Andi melalui keterangannya, Sabtu, 3 September 2022.

Andi Arief menjelaskan, merujuk pada hukum sistem produksi, kenaikan harga BBM ini dapat meningkatkan ongkos produksi. Imbasnya, kata dia, harga-harga di pasaran akan meroket. “Kali ini pemerintah sudah melewati batas, cross the line,” ujarnya.

Menurutnya, bahasa mengalihkan subsidi yang digemborkan pemerintah merupakan eufemisme dari upaya mengambil modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mestinya dinikmati rakyat. Ia mencurigai pengalihan subsidi ini untuk membangun proyek-proyek mercusuar seperti Ibu Kota Negara (IKN), alih-alih mensejahterakan rakyat.

“Kalau tidak bisa memberi banyak pada rakyat, sebenarnya kita tidak boleh mengambil apa yang sudah dia dapat, itu prinsipnya,” kata Andi.

Bertempat di Istana Merdeka, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM yang berlaku per Sabtu, 3 September 2022. Jokowi menyebutkan keputusan ini diambil di tengah kondisi yang sulit.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal, kata dia, subsidi yang berasal dari uang rakyat itu harusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, Jokowi harus mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT untuk masyarakat.

Ima Dini Shafira | M. Julnis Firmansyah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.