Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Amirullah
Sabtu, 27 Agustus 2022 12:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi menyebut kepercayaan publik terhadap institusi Polri sudah mulai kembali pulih, pasca pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH terhadap Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps Bhayangkara itu sebelumnya diduga menurun akibat tindakan Sambo menembak Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Secara etik prosedural, tugas Polri sudah dijalankan dengan memberhentikan saudara FS. Tetapi dalam konteks pidana, tugas ini akan dijalankan bersama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Sampai di sini saya yakin atensi dan kepercayaan publik akan berangsur pulih," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangannya, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Hendardi menjelaskan faktor lain yang membuat citra Polri membaik, karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah menyikapi peristiwa ini dengan baik. Sigit juga dinilai telah mendengarkan aspirasi korban, publik, dan atensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Untuk menyempurnakan kepercayaan publik, secara bertahap, Kapolri memulai agenda reformasi Polri yang komprehensif dan berkelanjutan," kata Hendardi.
Pada Kamis kemarin, Ferdy Sambo telah menjalani sidang kode etik di Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hasilnya, Komite menetapkan Irjen Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian dan memecat mantan Kadiv Propam Polri itu dengan tidak hormat.
Sidang yang berlangsung 18 jam itu juga memutuskan secara kolektif kolegial menjatuhkan sanksi administratif kepada Ferdy Sambo berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Ferdy Sambo menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PTDH itu.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Ferdy Sambo harus memberikan surat permohonan banding secara tertulis ke sekretariat KKEP dalam tiga hari kerja. Setelah itu, KKEP harus menggelar sidang banding kode etik terhadap Sambo maksimal 24 hari sejak diajukan.
"Nanti secara tertutup akan memutuskan dan melaporkan ke Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), nanti akan disampaikan hasilnya," kata Dedi.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
