Jokowi Temui Relawan Bravo 5 Binaan Luhut, Ruhut Sitompul: Soal Politik Ojo Kesusu, Bersabarlah

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 26 Agustus 2022 18:38 WIB

Tim Bravo Lima resmi dideklarasikan sebagai Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima oleh Ketua PBL, Fachrul Razi di Hotel Discovery, Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu, 1 Februari 2020. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan kelompok relawan pendukungnya yaitu Bravo 5, yang dibina oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam acara Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Bravo 5 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara ini, Jokowi disebut kembali menyampaikan pesan khasnya kepada para relawan.

"Masalah politik ojo kesusu, bersabarlah, ya entah siapa calon presidennya yang penting kami kerja, kerja, kerja," kata Ketua Bidang Media, Informasi, dan Juru Bicara Bravo 5 Ruhut Sitompul menyampaikan arahan Jokowi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022.

Tim Bravo 5 merupakan tim relawan Jokowi sejak pilpres 2014. Nama kelompok ini digagas Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim, yang kini jadi Ketua Dewan Pembina. Nama tersebut diambil dari alamat rumahnya di Jalan Banyumas Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat.

Bravo 5 sempat dibekukan pada 2014 setelah berhasil mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden. Namun, menjelang pilpres 2019, tim relawan ini dihidupkan lagi dengan dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Markas mereka pun berpindah ke Jalan Maluku Nomor 32, Menteng.

Pada 1 Februari 2020, Bravo 5 resmi mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat. Acara deklarasi ini digelar di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 11.00 WIB.

Advertising
Advertising

Deklarasi itu dihadiri 500 relawan dan sejumlah petinggi ormas dari kalangan jenderal TNI purnawirawan. Luhut tak hadir dalam acara ini.

"Dengan resmi saya melantik Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo 5. Semoga Tuhan yang maha kuasa meridhoi pengabdian saudara dan saudari pejuang Bravo 5 dalam mendukung Indonesia maju," kata Fachrul. Dia melantik 34 DPP PBL dari seluruh provinsi di Indonesia, ditambah satu DPP Istimewa, yakni Solo Raya.

Lalu Rapimnas ini kembali digelar di Hotel Dicovery dan tak ada dalam agenda resmi Jokowi. Ruhut menyebut awalnya belum ada kepastian soal kedatangan Jokowi ke Rapimnas. "Tapi semalam kata Pak Luhut, presiden jadi datang," kata Ruhut.

Saat ditanya apakah pertemuan dengan Jokowi ini membahas soal capres, Ruhut hanya meminta untuk bersabar. "Ya itulah, ojo kesusu, kita enggak usah mendahului, bersabar ," kata dia.

Meski demikian, Bravo 5 tetap akan melakukan konsolidasi untuk Pilpres 2024 nanti. "Gimana Pak Luhut sama Pak Ketua Umum. Kalau Pak Luhut Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum-nya Pak Fachrul Razi mantan menteri agama, kita bersabar lah, yang penting kita konsolidasi, kerja kerja kerja dululah," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Relawan Plat K di Istana Negara

Berita terkait

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

43 menit lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

1 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

22 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya