Kasus Suap Rektor Unila, Eks Ketua WP KPK: Kampus Belum Merdeka dari Korupsi

Rabu, 24 Agustus 2022 06:21 WIB

Tim penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT Rektor Universitas Lampung saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu, 21 Agustus 2022. Dari hasil OTT yang melibatkan Rektor Universitas Lampung Karomani, KPK menyita barang bukti sejumlah uang tunai dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Unila tahun 2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan tanggapannya mengenai kasus operasi tangkap tangan alias OTT Rektor Unila yang melibatkan civitas akademika Universitas Lampung atau Unila oleh KPK.

Yudi Purnomo Harahao yang kini menjadi anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mengaku prihatin lantaran kampus yang seharusnya menjadi kawah candradimuka, penjaga muara bangsa, dan pencetak generasi pemimpin di masa mendatang, malah dijadikan tempat korupsi. “Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, kampus sebagai kawah candradimuka, kampus sebagai penjaga muara bangsa, kampus sebagai pencetak generasi pemimpin yang akan datang ternyata (civitas akademikanya) melakukan tindak pidana korupsi,“ kata Yudi dalam unggahan video di kanal YouTube-nya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah civitas akademika Unila dan menetapkan empat di antaranya sebagai tersangka. Keempat tersangka itu adalah Rektor Unila periode 2020-2024 Karomani atau KRM, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi atau HY, Ketua Senat Unila Muhammad Basri atau MB, dan Andi Desfiandi atau AD dari Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila. Mereka diduga menerima suap untuk meloloskan calon mahasiswa baru jalur mandiri yang tidak lulus tes.

Dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Senat Universitas, serta Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila itu, kata Yudi, memberikan gambaran bahwa kampus belum merdeka dari korupsi. Apalagi kasus suap ini dilakukan oleh civitas akademika yang mana dilakukan secara terstruktur. “Dari sini kita bisa melihat bahwa kampus belum bisa merdeka dari korupsi. Ya kita enggak tahu bagaimana kampus lain,” kata dia.

Yudi memandang kasus ini sebagai penyuapan, bukan pemerasan. Oleh sebab itu, baik mahasiswa maupun orang tua mahasiswa yang rela memberikan uang suap hingga ratusan agar lolos juga patut disalahkan. “Artinya memang ada dua-duanya (kedua belah pihak) punya motif,” kata Eks Ketua WP KPK ini. Menurut Yudi, terbongkarnya kasus suap Rektor Unila bisa menjadi pelajaran berharga dan bahan evaluasi bahwa sektor pendidikan juga rawan tindak pidana korupsi.

Advertising
Advertising

Kasus suap Rektor Unila agar lolos menjadi mahasiswa baru ini, kata Yudi Purnomo Harahap, jelas merugikan. Pasalnya, kuota mahasiswa yang seharusnya untuk calon mahasiswa yang sesuai kualifikasi, malah dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi uang. “Kasihan orang-orang yang uangnya pas-pasan dia ingin masuk kemudian disingkirkan (karena kuotanya digunakan untuk calon mahasiswa yang menyuap),” kata dia. Tak hanya soal kuota, Yudi juga mengkhawatirkan bagaimana ke depannya nasib mahasiswa yang lolos tidak sesuai kualifikasi tersebut. “Cuma karena dia punya uang, akhirnya masuk.”

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Rektor Unila Terima Suap Sekitar Rp 2 Miliar, KPK: Dari Penerimaan Mahasiswa Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Atasi Penerima KIP Kuliah yang Tidak Tepat Sasaran, Kemendikbud Minta Kampus Evaluasi

1 hari lalu

Atasi Penerima KIP Kuliah yang Tidak Tepat Sasaran, Kemendikbud Minta Kampus Evaluasi

Viralnya kasus dugaan penerima KIP Kuliah bergaya hedon, Kemendikbudristek akan mengambil langkah.

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

2 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

2 hari lalu

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

Gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat telah menyebar ke berbagai universitas di Australia.

Baca Selengkapnya

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

3 hari lalu

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

Kepolisian Philadelphia menolak permintaan Universitas Pennsylvania untuk membubarkan paksa perkemahan mahasiswa pendukung demo Palestina

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

3 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya